KedaiPena.Com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus menjadi dirigen dalam setiap inisiasi yang diupayakan masing-masing unit, baik dari birokrasi maupun warga terkait pandemi COVID-19.
Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haeron saat menanggapi polemik penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta.
“Inisiasi yang ada menjadi orkestrasi kebijakan dan program penanganan pandemi yang komprehensif,” kata Gus Nabil begitu ia disapa, Sabtu, (12/9/2020).
Hal tersebut, kata Gus Nabil, lantaran pemerintah harus memastikan upaya injak gas dan rem dalam penanganan pandemi dikoordinasi oleh satu komando.
“Sehingga kebijakan daerah dan pusat bisa saling menguatkan,” tegas Politikus PDIP ini.
Gus Nabil berharap, agar PSBB Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 14 September merupakan kebijakan komprehensif.
Artinya, kata dia, harus terkoordinasi dengan daerah-daerah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Bekasi, dan kawasan Tangerang.
“Dengan demikian, kebijakan DKI Jakarta seharusnya terkoordinasi dengan Pemprov Banten dan Jawa Barat. Maka, pada konteks ini, karena DKI Jakarta secara geografis sangat unik, terkait dengan kantor pemerintahan dan sentra ekonomi, maka koordinasi agar kebijakan terkoneksi dengan kawasan sekitarnya menjadi sangat penting,” tandas Gus Nabil.
Diketahui, kebijakan PSBB Total Anies Baswedan tanggal 14 September mendapatkan perhatian dari para Menteri – menteri Jokowi di kabinet.
Mereka mengkritik langkah Anies dalam menerapkan PSBB total. Salah satu kritik yang mendapatkan perhatian datang dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Laporan: Muhammad Hafidh
