KedaiPena.Com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) diduga melakukan suap kepada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait pembelian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Hal itu direspon negatif oleh Guru Besar Perbanas Institute, Haryono Umar. Menurutnya, kasus tersebut dapat berdampak luas terhadap integritas BPK di mata publik.
Apalagi, auditor dan akuntan semestinya berada di garda terdepan dalam rangka mengawal transparansi.
Dia lantas menceritakan tentang runtuhnya citra auditor dan akuntan melalui skandal Arthur Andersen LPP, salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat (AS) yang berdiri sejak 1913.
“Arthur Andersen masih menjadi firma akuntansi bonafit hingga tahun 2000-an. Tapi, suatu ketika bermain-main dengan laporan keuangan perusahaan energi yang menjadi kliennya, Enron,” jelas dia dalam ‘Media Briefing’ Perbanas Institute di Jakarta.
Permainan, kata Haryono, menyebabkan kerugian USD586 juta pada 2011 dan akhirnya Enron bangkrut. Sehingga, mendorong Departemen Kehakiman AS melakukan penyelidikan pada 2002.
“Karena main-main dan ketahuan, masuk penjara, publik sudah enggak percaya dengan Arthur Andersen. Mereka juga enggak percaya pada akuntan,” paparnya.
Kasus tersebut, lanjut mantan Wakil Ketua KPK ini, menunjukkan pentingnya profesionalitas auditor dan akuntan demi menjaga kepercayaan publik. Sebab, profesi tersebut bertugas untuk melakukan pengawasan, khususnya di sektor publik.
“Sekarang (auditor dan akuntan) masih dipercaya. Kita ingin kepercayaan (publik) masih ada. Tapi, kalau terus terjadi, bisa langsung habis,” tegasnya.
Apalagi, untuk meningkatkan kembali citra auditor dan akuntan di mata publik bukan pekerjaan sepele. Haryono kemudian kembali mengaitkan dengan fenomena yang terjadi di AS akibat tereksposenya skandal Arthur Andersen tersebut.
“Muncul dua senator mendorong profesi akuntan harus diatur, enggak bisa (membuat norma) sendiri, sehingga kepercayaan publik meningkat,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
