KedaiPena.Com- Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto angkat bicara terkait dengan usulan Gerindra untuk revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara sebelum presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengisyaratkan dukungan atas usulan Gerindra tersebut. Menurutnya, setiap UU harus dapat sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pemerintahan yang ada.
“Karena tantangan yang dihadapi pemerintahan tentu dari periode ke periode bisa jadi berbeda-berbeda,” tegas Ace Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, (14/5/2024).
Ace memandang, diperlukan sebuah fleksibilitas UU untuk mengakomodasi apa yang menjadi visi dan misi presiden terpilih guna menghadapi berbagai tantangan.
Ace mencontohkan situasi pasca pandemi covid-19 yang sangat memerlukan perhatian atas pemulihan ekonomi.
“Maka upaya kita untuk membuka kementerian yang lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi, saya kira itu penting untuk diakomodasi,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.
Ace juga menyoroti, ancaman krisis iklim yang sedang dihadapi Indonesia dan dunia saat ini. Menurut Ace, masalah urusan krisis iklim harus menjadi perhatian khusus.
“Karena itu, konsen kita terhadap krisis iklim, perubahan iklim serta persoalan lingkungan tentu harus menjadi satu perhatian khusus,” papar Ace.
Dengan demikian, tegas Ace, isu-isu tersebut harus diakomodasi dalam UU tentang Kementerian lantaran untuk memenuhi kebutuhan teknokratis.
“Bukan hanya aspek politis, tapi juga aspek kebutuhan teknokratis dimana negara menghadapai tantangan yang saya sampaikan tadi,” pungkas Ketua DPD Partai Golkar Jabar ini.
Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membuka peluang bagi partainya untuk mendorong revisi UU Kementerian Negara sebelum presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik.
“Mungkin revisi (UU) itu dimungkinkan. Revisi itu bisa sebelum dilakukan (pelantikan presiden terpilih),” ujar Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/5/2024).
Ia menyatakan setiap presiden tentunya menghadapi masalah dan tantangan yang berbeda sehingga tak menutup kemungkinan penambahan jumlah kementerian, terutama di era kepemimpinan Prabowo.
Laporan: Muhammad Lutfi
