KedaiPena.Com – Partai Golkar menegaskan bahwa urusan reshuflle kabinet menjadi kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bagi Partai Golkar urusan reshuffle kabinet menjadi hak privilege dari Presiden Jokowi.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi menguatnya wacana reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini.
“Reshuffle kabinet itu kewenangan presiden, itu hak privilege presiden dan selama ini kan walaupun kemudian presiden mempunyai rencana apa namanya reshuffle itu kita tunggu,” tegas Doli, Selasa,(3/10/2023).
Doli menerangkan, jika kemudian reshuffle kabinet ini berkaitan dengan parpol pasti terdapat komunikasi antara Presiden Jokowi dengan ketua umum parpol.
“Kalaupun kemudian ada kaitannya dengan partai-partai politik pasti komunikasinya antara Presiden dengan ketua umum partai politik,” papar Doli.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini turut angkat bicara soal pertemuan antara Presiden Jokowi dengan SBY di Istana Negara Bogor kemarin. Doli memastikan bahwa dalam pertemuan itu tidak ada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
“Saya belum tahu ya, tadi malam ada sama saya tuh (Airlangga),” pungkas Doli.
Diketahui, wacana reshuffle kabinet Jokowi mencuat lantaran Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) baru-baru ini dikabarkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan yang proses hukumnya digarap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bukan hanya SYL, dalam sidang pemeriksaan saksi korupsi BTS 4G yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G Plate, nama Menteri Pemuda dan Olehraga (Menpora) Dito Ariotedjo juga sempat disebut-sebut.
Laporan: Tim Kedai Pena
