KedaiPena.Com- Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menilai masalah pengungsi Rohingya akan terus berlarut apabila diplomasi pertahanan terus menerus melemah seperti sekarang. Menurut Arjuna adanya gelombang pengungsi Rohingya diduga kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Arjuna memandang, masalah perdagangan manusia erat kaitannya dengan kontrol perbatasan yang menjadi domain fungsi pertahanan negara. Arjuna menjelaskan kontrol perbatasan menjadi aspek penting sebagai pintu masuk mencegah adanya gelombang pengungsi Rohingya sebagai korban perdagangan manusia.
“Lemahnya kontrol perbatasan membuat perdagangan manusia merajalela. Harusnya bisa dicegah apabila fungsi pertahanan negara, salah satunya kontrol perbatasan berjalan. Namun nampaknya lemah, kurang antisipatif”, ungkap Arjuna dalam keterangan tertulis, Kamis,(4/1/2024).
Salah satu opsi kebijakan yang bisa menjadi solusi menurut Arjuna ialah dengan diplomasi pertahanan. Diplomasi pertahanan yang bisa ditempuh yakni dengan kerjasama multilateral berbasis kawasan layaknya General Border Committee di ASEAN.
Diplomasi pertahanan dalam bentuk kerjasama multilateral berbasis kawasan menurut Arjuna menjadi penting mengingat perdagangan manusia merupakan transnational organized crime sehingga Indonesia tak bisa menyelesaikannya sendirian.
“Masalah ini harus diselesaikan dalam perspektif kawasan dan pendekatan multilateral. Tak bisa kita sendirian. Namun sepertinya tidak ada upaya menuju ke arah itu”, tambah Arjuna.
Maka Arjuna mengkritik pernyataan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan yang menyatakan tidak fair kalau Indonesia harus menerima semua pengungsi itu menjadi beban.
Arjuna menegaskan, pernyataan itu bukanlah pernyataan yang bijak sebab Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan harusnya menghadirkan solusi dengan melakukan upaya diplomasi pertahanan berbasis kawasan dan pendekatan multilateral untuk membendung gelombang pengungsi yang terus berdatangan.
“Seharusnya menghadirkan solusi. Bukan justru mengeluarkan pernyataan bernada provokasi yang berpotensi memancing kebencian rakyat sehingga bisa terjadi persekusi. Itu tidak bijak”, jelas Arjuna.
Arjuna meminta masalah pengungsi Rohingya agar tidak menjadi komoditas politik yang bisa menyuburkan sentimen rasial dan kekerasan yang melanggar peri kemanusiaan. Para kontestan Pilpres harus menghadirkan solusi yang tidak melanggar peri kemanusiaan, misalnya dengan diplomasi pertahanan dengan kerjasama multilateral pendekatan kawasan.
Sehingga melahirkan solusi yang sesuai dengan peri kemanusiaan, adil dan beradab.
Dengan menghadirkan solusi berbasis kawasan dan kerjasama multilateral maka akan bisa menyentuh akar persoalannya. Dengan perspektif multilateral melalui ASEAN bisa dimanfaatkan untuk memetakan jaringan sindikat pelaku perdagangan manusia, mulai dari daerah perekrutan, penampungan, hingga daerah tujuan eksploitasi di berbagai negara di kawasan
Asia Tengara.
“Diplomasi pertanahan berbasis kawasan melalui kerjasama multilateral bisa dimanfaatkan mengurai masalah perdagangan manusia. Itu bisa dilakukan oleh Menteri Pertahanan. Jangan hanya memanfaatkan isu itu untuk komoditas politik saja”, tutup Arjuna.
Laporan: Muhammad Lutfi
