KedaiPena.Com- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan bahwa kemiskinan serta gizi buruk di Madura masih sangat tinggi dan perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Putu saat berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jawa Timur pada Juni 2023.
“Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk,” kata Putu melalui keterangannya, Jumat,(30/6/2023).
Misalnya, kata dia, Dinas Kesehatan Bangkalan mendapatkan alokasi Rp245 juta untuk penanganan stunting. Menurut dia, anggaran tersebut sangat minim.
“Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali,” ujarnya.
Kunjungan BKSAP DAY mengambil tema dan perannya turut dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Menurut Putu, peran parlemen dalam tiga fungsinya legislasi, anggaran dan pengawasan harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah, pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan untuk memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya.
“Perlu perhatian pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura,” jelas dia.
Putu menambahkan bahwa untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor, itu diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.
“Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building),” kata Legislator asal Bali ini.
Perlu diketahui, Universitas Trunojoyo Madura adalah universitas negeri yang akan menjadi world class university. UTM ini banyak mengupas mengenai permasalahan yang terjadi di Madura. “Kami banyak mendapatkan info dari rektor, dosen maupun mahasiswa yang akan kami bawa ke pusat,” ungkapnya.
Putu mengatakan DPR RI perlu memastikan kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Daerah dalam memajukan ekonomi daerahnya harus sesuai data yang dikaji dengan akurat, sehingga dapat menemukan solusi yang berkelanjutan.
“Kita berharap kunjungan ini akan memberikan kontribusi serta mendorong Bangkalan dan juga Pulau Madura serta Universitas Trunojoyo Madura agar tergaung baik secara nasional maupun ke seluruh penjuru dunia,” kata Putu.
Sementara Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Syafi’i mengatakan potensi alam Madura perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat Madura kaya akan potensi alam. Sehingga, kata dia, hal tersebut dapat meminimalisir buruh migran berangkat keluar negeri.
“Madura memiliki basis pekerja migran akibat tuntutan ekonomi, maka perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah agar dapat perlindungan secara profesional,” jelas dia.
Hanya saja, kata dia, kendala utama di Madura adalah infrastruktur akses jalan ke lokasi pariwisata. Secara umum, infrastruktur di Madura itu dari zaman awal kemerdekaan bahkan Belanda sampai sekarang, luas jalannya belum banyak kendaraan.
“Sedangkan, frekuensi kendaraan yang masuk ke Madura itu sudah overload. Makanya, memang perlu diikuti pembangunan infrastruktur yang layak. Potensi pariwisata di Madura cukup banyak,” ujarnya.
Bukan cuma itu, Syafi’i mengatakan Madura sebagai daerah penyuplai garam nasional hingga 70 persen termasuk gas di Jawa Timur. Belum lagi, lanjut dia, potensi jagung dan rempah-rempah. Hanya saja, ia heran Madura dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) selalu posisi terendah di Jawa Timur.
Disamping itu, Syafi’i mengatakan untuk kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Madura memang sudah terbangun sejak dulu dan menjadi bagian budaya masyarakat. Cuma, kata dia, memang akses ke sektor-sektor wilayah publik itu relatif perempuan di Madura lemah.
“Urusan domestik rumah tangga, tidak sedikit malah tergantung ekonomi dari pekerjaan perempuan. Termasuk dalam bertani, sama tidak membedakan. Laki dan perempuan sama-sama turun ke sawah. Cuma kalau masuk wilayah publik masih terbatas. Apakah perempuan Madura tidak tertarik, atau aksesnya masih terbatas. Di DPRD Kabupaten saja masih sedikit perempuan itu,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut Hasani Bin Zuber (F-PD), Gilang Dhiela Fararez (F-PDIP), Mulan Jameela (F-Gerindra), Arzeti Bilbina (F-PKB), Linda Megawati (F-PD), dan Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD).
Laporan: Tim Kedai Pena
