KedaiPena.Com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Banten (Amuba) melakukan aksi unjuk rasa terkait kebijakan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy soal wacana merger Bank Banten dan BJB.
Massa aksi meminta Wahidin Halim dan Andika Hazrumy selaku Gubernur dan Wakil Gubernur dapat segera meminta maaf dan menjelaskan kepada seluruh masyarakat Banten terkait wacana tersebut.
“Kebijakan terkait pemindahan RKUD dan merger-nya Bank Banten ke Bank BJB ini dianggap ugal-ugalan karena seharusnya pemerintah dapat menyelamatkan Bank Banten sehingga menjadikan sebuah aset utuh Provinsi Banten,” ucap di Ketua PP Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), Busairi dalam orasinya, Kamis (18/6/2020).
“Kami rasa kebijakan yang di ambil Wahidin Halim-Andika tidak tepat, karena mengambil kebijkan di saat pandemi seperti ini,” sambungnya di depan pintu gerbang utama kantor Pusat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten.
Selanjutnya, Busairi mengatakan, wacana tersebut juga dapat berdampak pada keresahan masyarakat Banten pada situasi pandemi ini.
“Resahnya Masyarakat dalam situasi pandemi ini, dan karena kebijakan yang di ambil oleh WH-Andika tidak becus dalam menangani permasalahan ini,” tambahnya.
Sementara, Ketua umum HMI cabang Serang, Faizal menilai, rencana merger antara Bank Banten dan BJB telah menjadi keresahan masyarakat Banten.
“Sehingga kami mengusulkan kepada WH-Andika untuk meminta maaf kepada masyarakat Banten terkait permasalahan marger di tengah pandemi ini,” papar Faizal.
Sementara itu, perwakilan dari Keluarga Mahasiswa Tirtayasa (Kamayasa), Reza, menyampaikan, Pemprov Banten seharusnya dapat lebih fokus pada penanganan Covid- 19.
“Di sini kami juga membahas terkait penanganan Covid-19, karena kami merasakan Pemerintah Provinsi Banten lambat dalam penanganan,” ucap Reza
Hal tersebut terlihat dari kurangnya pengontrol yang di lakukan, karena secara peta penyebaran Covid-19 Provinsi Banten diapit oleh beberapa zona merah.
Hal senada di sampaikan oleh Ketua Umum GMKI cabang Serang, Mertin yang mengatakan, menjadi keresahan bersama, penanganan Covid-19 di Banten.
“Seperti JPS yang katanya akan diturunkan dari April sampai Juni, ini bisa dlihat ada daerah yang berada di Lrovinsi Banten belum mendapatkan JPS,” ujar Martin.
Laporan: Muhammad Lutfi
