KedaiPena.Com – Politikus Partai Gerindra El Nino Mohi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mampu untuk mewujudkan visi dan misi yang tuangkan dalam program kerja lima tahun mendatang.
“Media-media sudah punya catatan daftar janjinya, tinggal nanti dinilai apakah yang dilaksanakan sesuai janji atau tidak,” ungkap El Nino sapaannya kepada wartawan, Minggu, (20/10/2019).
Scara umum, lanjut El Nino, Jokowi memiliki tugas untuk melaksanakan UUD dan UU, terutama pada preambule UUD yakni bekerja untuk menjadikan Indonesia negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
“Juga melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” papar El Nino.
El Nino pun menilai, bila semua itu dijalankan, pada akhirnya nanti rakyat yang akan menilai apakah janjinya akan sesuai dengan konstitusi dan UU yang berlaku.
“Nanti rakyat yang nilai apakah yang dilaksanakan sesuai dengan konstitusi dan UU atau tidak,” pungkas El Nino.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.
Pelantikan tersebut berlangsung dalam sidang paripurna MPR RI di gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019).
Jokowi pun memaparkan program kerjanya di lima tahun mendatang. Pertama, kata Jokowi ialah, pembangunan SDM.
“Pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” ungkap Jokowi.
Jokowi juga memastikan bahwa dirinya akan mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita. Itupun, lanjut Jokowi, tidak bisa diraih dengan cara-cara lama.
“Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Belum lagi penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” papar Jokowi.
Sedangkan program kedua, tegas Jokowi, pihaknya ingin melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata.
“Yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” tegas Jokowi.
Jokowi menambahkan, program ketiga ialah pihaknya akan menyederhanakan segala bentuk kendala regulasi. Jokowi memastikan akan memotong dan memangkas segala bentuk kendala regulasi.
“Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU,” papar Jokowi.
Jokowi menegaskan, puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi.
“Untuk program keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan,” imbuh Jokowi.
Prosedur yang panjang, lanjut Jokowi, juga harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas, eselonisasi harus disederhanakan.
“Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensik,” tegas Jokowi.
Jokowi juga meminta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Jokowi memastikan bagi menteri yang tidak serius, dirinya tidak akan memberi ampun.
“Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tandas Jokowi.
Laporan: Muhammad Lutfi
