KedaiPena.Com – Kabar mengejutkan datang dari Partai Gerindra yang meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua kabinet.
Tidak tanggung-tanggung, partai besutan Prabowo Subianto ini sendiri dikabarkan meminta tiga kursi menteri di kabinet Presiden Jokowi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDIP Puan Maharani enggan mengomentari soal kabar Gerindra yang akan meminta jatah menteri di kabinet kedua Presiden Jokowi.
Puan begitu ia disapa mengatakan bahwa positsi Menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi ya kita harus menghargai prerogatif presiden,” ujar Puan kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, (7/10/2019).
Puan menjelaskan, PDIP sendiri saat ini tidak dalam posisi untuk memutuskan. Semuanya, kata Puan, kembali kepada hak prerogratif dari Presiden Jokowi.
“Kita juga ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan pak Jokowi jadi semua merupakan hak prerogatif Presiden (Jokowi),” tegas Puan.
Puan menambahkan, semua harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan parpol Koalisi Jokowi.
“Harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan semua partai yang mendukung pak presiden. Kita lihat aja nanti,” ungkap Puan.
Berharap Gerindra Tetap Jadi Oposisi
Berbeda dengan Puan, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mempersilakan jika Partai Gerindra mau bergabung dengan Presiden Jokowi. Bagi Mardani, setiap partai mempunyai strategi masing- masing.
“Walau kami tetap berharap dan berdoa, Gerindra dapat bersama kami dalam barisan #KamiOposisi,” ujar Mardani kepada KedaiPena.Com terpisah.
Mardani sendiri menegaskan, bahwa PKS akan tetap menjadi oposisi lantaran negeri ini perlu kekuatan penyeimbang untuk menjaga agar kepentingan publik dapat terjaga.
“Tentu kita berharap dapat membangun kekuatan oposisi bersama- bersama dengan partai lain. Karena pemerintahan yang kuat memerlukan oposisi yang kuat,” tegas Mardani.
Mardani menambahkan jika tidak ada yang lain untuk menjadi oposisi, PKS siap memikul beban dan yakin akan tetap mampu menjaga kepentingan publik.
“Tentunya bersama para aktivis kemanusian dan civil society termasuk para mahasiswa dan pelajar,” beber Mardani.
Sebelumnya, Waketum Gerindra Arief Poyouno menyatakan bahwa partainya meminta tiga menteri untuk Edhy Prabowo, Fadli Zon, dan Sandiaga Uno.
Akan tetapi pernyataan itu langsung dibantah Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak. Tiga menteri itu tidak benar. Setiap Prabowo bertemu dengan Jokowi atau Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tak ada pembicaraan soal jatah kabinet.
“Pada prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara dimana pun posisinya, yang jelas beliau aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat kebanyakan,” katanya melalui pesan instan.
Laporan: Muhammad Hafidh
