KedaiPena.Com- Keberadaan Surat Edaran (SE) yang dibuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam menanggulangi wabah Covid-19 menjadi sorotan dari politikus Partai Gerindra Abdul Wachid. Pasalnya adanya SE tersebut ekonomi dan aktivitas masyarakat Jateng jadi terganggu.
Adapun keputusan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 443.5/0001933 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II.
“Gubernur Jateng Ganjar Pranowo keluarkan SE tanggal 6-7 Februari ini. SE itu ditujukan untuk menekan laju angka Covid-19, saya hargai itu. Namun sebelum membuat SE mestinya dikaji secara mendalam dari berbagai aspek mengenai efektivitas kebijakan itu,” tandas Ketua DPD partai Gerindra Jateng itu kepada wartawan, Senin, (8/2/2021).
Pasalnya, Wachid juga menjelaskan, disaat keluar SE itu, Jateng justru tengah dihadapkan pada persoalan bencana alam dimana-mana.
“Banjir terjadi dimana-mana di Jateng saat ini, banyak masyarakat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Tetapi karena adanya SE itu, kita misalnya para relawan parpol ingin membantu secara totalitas jadi terbentur keadaan dengan adanya SE. Masyarakat membutuhkan bahan pangan misalnya, saat kita hendak membeli itu untuk masyarakat terdampak banjir sangat sulit di dapat karena pasar-pasar pada tutup imbas adanya SE gubernur Jateng itu,” tutur Anggota Komisi VIII DPR RI itu.
Wachid mengingatkan, agar gubernur Jateng Ganjar Pranowo membuat aturan dengan kajian yang mendalam.
“Jangan asal buat kebijakan dengan mengorbankan kepentingan yang lebih luas. Masyarakat Jateng mengeluh dan kesulitan saat ini. Publik harus tahu ini bahwa di Jateng sedang dalam kondisi kurang baik utamanya adanya bencana banjir. Publik jangan hanya menyoroti apa yang terjadi di Jakarta soal banjir, di Jateng juga tidak kalah memprihatinkannya saat ini,” papar Wachid.
Wachid menambahkan, guna
menekan laju Covid-19 bukan dengan cara menakut nakuti rakyat dengar aturan semacam SE.
Terlebih lagi, kata Wachid, sampai-sampai aparatur negara seperti polisi, tentara, satpol PP dikerahkan mencegah rakyat beraktivitas.
“Kurang bijak kalau menggunakan pendekatan semacam itu. Mestinya Ganjar Pranowo selaku pemimpin wong cilik memberikan keteladanan dengan mematuhi protokol kesehatan (Prokes) yang baik bukan dengan SE, Prokes sudah cukup baik kalau para pemimpinnya menjalankan Prokes penuh keteladanan. Wong cilik butuh teladan bukan ancaman,” pungkasnya.
Laporan: Sulistyawan
