KedaiPena.Com – Bank Dunia mengucurkan pinjaman sebesar USD 300 juta atau sekitar Rp 4,16 triliun ke Indonesia. Pinjaman ini ditujukan guna meningkatkan prasarana dan pelayanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan kepariwisataan dan menarik investasi swasta ke Indonesia.
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta agar pemerintah dapat berhati-hati mengambil opsi pinjaman, mengingat APBN kita masih dibayang-bayangi oleh beban pembayaran jatuh tempo utang yang terbilang besar.
“Pada 2018 ini saja sebesar Rp390 triliun, di 2019 mencapai sekitar Rp420 triliun. Pada kondisi seperti ini, tentu membuka opsi pinjaman harus ekstra hati-hati,” ujar Heri kepada KedaiPena.Com, Selasa, (5/6/2018).
Tak hanya itu, Heri juga menjelaskan, bahwa pinjaman untuk utang pariwisata Pemerintah saat ini dirasa belum siap lantaran masih ada beberapa masalah, seperti koordinasi antara sektor pariwisata dengan sektor lainnya.
“Koordinasi menjadi langka dan sangat penting untuk dijalankan sebagai sebuah sistem, yang harus dijalankan oleh sektor-sektor terkait agar tidak menjadi birokrasi yang rumit,” ujar Heri.
“Yang menjadi salah satu kelemahan dari pariwisata Indonesia di samping sistem perencanaan dan implementasinya di lapangan, yang mengakibatkan kegiatan pariwisata yang ada sekarang relatif bersifat apa adanya,” sambung Heri.
Namun demikian, kata Heri, kalaupun opsi pinjaman itu tak terhindarkan lagi, maka pemerintah mestinya memastikan master plan atau road map yang bagus, termasuk reformasi birokrasi.
“Master plan itu harus memuat dampaknya terhadap tenaga kerja lokal, peningkatan SDM yang lebih profesional, pembukaan lapangan kerja baru, hingga proyeksi pemasukan sumber devisa yang lebih besar dan kontribusi dalam neraca pembayaran,” pungkas Heri.
Laporan: Muhammad Hafidh
