KedaiPena.Com -Â Â Presiden Joko Widodo mengingankan agar pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung 90 persen biayanya ditanggung swasta China dan 10 persen lebihnya oleh BUMN dalam negeri. Hal tersebut direspon negatif oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mochamad Haikal.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra ini pun malah mencurigai adanya modus aneksasi aset PT Perkebunan Nusatantara (PTPN) dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Saya khawatir ini sebenarnya modus. Jangan-jangan dari awal memang mau ngasih ke Cina, tapi ajak BUMN dulu supaya dapat izin-izin mudah dan yang paling penting dapat tanah PTPN itu yang beribu-ribu hektar. Dan pada akhirnya kita mau kasih 90% ke investor asing,” jelas dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis (3/8).
Tidak hanya itu, kata dia, ada beberapa kerugian yang akan dirasakan jika skema pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung proporsinya lebih menguntungkan pihak asing.
“Ya PTPN kehilangan lahan. Ya uang dan aset-aset di awal sudah disedot dari 4 BUMN kita, terus sekarang kalau mereka disisain cuma 10%, kan 4 BUMN kita jadi penonton saja, tapi juga sudah tersandera untuk ikut proyek ini,” ungkap Haikal.
Di samping itu, lanjut dia, meskipun belum ada pencairan dari pihak swasta China untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, tetap BUMN menjadi sandera karena harus memenuhi kewajiban sebagai prasyarat perjanjian tersebut.
“Ya sudah pasti. Kalau perjanjian pendanaan asing kan biasanya kita harus keluar uang dan penuhi semua persyaratan dulu, baru mereka akan kluar pinjaman. Kalau akhirnya mereka gak keluar pinjaman, ya kita kaya anak hilang induk. harus cari lagi. Terus posisi tawar kita lemah. Memang dulu terlalu ambisius bangun kereta cepat,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
