KedaiPena.Com- Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu Muslim Arbi memandang Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu memobilisasi para relawannya pada tanggal 22 September 2024. Menurutnya, sebaiknya orang nomor satu di Indonesia tersebut dapat mengeluarkan seruan agar tidak ada mobilisasi massa pada 22 September 2024.
Hal itu disampaikan Muslim Arbi menanggapi kabar apel akbar pasukan berani mati Jokowi yang digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada 22 September 2024. Pimpinan pasukan berani mati Sukodigdo Wardoyo mengklaim apel akan diikuti 20 ribu massa yang berkomitmen untuk menjaga Jokowi dan keluarga dari anasir jahat.
“Hak mereka yang namakan diri sebagai Pasukan Berani Mati. Tapi jangan cari mati. Karena potensi dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu sangat besar sekali. Jadi sebaik nya Jokowi keluarkan seruan agar jangan ada mobilisasi massa pada 22 September nanti,” kata Muslim Arbi, Kamis,(19/9/2024).
Baca Juga: Arif Rahman Jadi Korban Pemukulan,Barikade 98 Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku
Muslim Arbi khawatir apabila
tidak segera dikeluarkannya instruksi memberhentikan mobilisasi massa di 22 September 2024 berarti hal itu didukung dan mendapatkan persetujuan dari Jokowi. Muslim Arbi mengingatkan, kemungkinan adanya potensi konflik, benturan dan perang saudara dari konflik tersebut.
“Kalau memang Jokowi mau mendesain perang saudara untuk mengamankan dirinya. Sehingga dengan demikian karena terjadi kericuhan nasional sehingga menjadi alasan untuk menunda pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto dan menjadi dalih Joko Widodo perpanjang kekuasaannya dengan alasan keadaan darurat,” ungkap Muslim Arbi.
Muslim Arbi menegaskan, jika Jokowi tidak melarang mobilisasi massa pada 22 September 2024. Berarti Presiden Joko Widodo, kata dia, memang mau memparjang kekuasaan nya dengan menciptakan huru-hara.
“Supaya tidak dituduh sebagai dalam menggagalkan pelantikan Prabowo Subianto. Maka wajib Jokowi melarang mobilisasi massa 22 September.Kalau membiarkan mobilisasi massa maka sama saja dengan menyuruh. Dan yang paling bertanggung Jawab adalah Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” tandasnya.
Laporan: Muhammad Rafik
