Artikel ini ditulis oleh Steph Subanidja, Guru Besar Ilmu Manajemen, Dekan Sekolah Pascasarjana, Perbanas Institute.
Setiap Hari Buruh, 1 Mei, sangat sering dirayakan dengan demo. Di dalam demo itu selalu ada gemuruh tuntutan, dan tuntutan yang sering disampaikan adalah upah buruh. Mengapa demikian?
Kenaikan biaya hidup, termasuk harga barang konsumen, kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan, sering kali melebihi kenaikan upah. Ini dapat menyebabkan pekerja merasa bahwa upah mereka tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam perekonomian, yang dikenal sebagai inflasi, dapat mengurangi daya beli upah pekerja dari waktu ke waktu. Akibatnya, pekerja sering menuntut kenaikan upah untuk mengimbangi efek inflasi ini.
Perubahan dalam struktur ekonomi, seperti perubahan teknologi atau pergeseran dalam jenis pekerjaan yang tersedia, dapat memengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu sektor. Ini bisa mempengaruhi nilai upah dalam industri tersebut dan mendorong tuntutan perubahan upah.
Pekerja sering membandingkan upah mereka dengan upah pekerja lain dalam industri atau sektor yang sama, atau bahkan dengan upah rata-rata di wilayah tersebut. Jika mereka merasa bahwa upah mereka lebih rendah dari yang adil, mereka mungkin menuntut kenaikan upah.
Peningkatan kesadaran tentang hak-hak pekerja dan kekuatan bersatu dalam serikat pekerja atau organisasi buruh dapat mendorong pekerja untuk lebih berani menuntut kenaikan upah.
Secara rutin, terutama ketika kontrak pekerjaan berakhir atau dalam perundingan kontrak baru, pekerja dan majikan sering kali melakukan negosiasi tentang upah dan kondisi kerja. Ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi pekerja untuk menuntut kenaikan upah.
Faktor-faktor ekonomi global dan lokal, seperti perubahan dalam pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan kebijakan pemerintah, juga dapat mempengaruhi tuntutan upah buruh.
Pada dasarnya, tuntutan upah buruh merupakan respons alami dari pekerja terhadap perubahan dalam kondisi ekonomi dan sosial yang memengaruhi kesejahteraan mereka.
Penting untuk mencatat bahwa kombinasi dari beberapa indikator ini biasanya digunakan untuk menentukan upah buruh yang adil dan layak, dan keputusan akhirnya sering kali melibatkan negosiasi antara majikan, pemerintah, dan serikat pekerja.
Indikator Tuntutan
Indikator-upah yang rendah atau “murah” bagi buruh bisa bervariasi tergantung pada konteksnya.
Jika upah minimum di suatu daerah relatif rendah dibandingkan dengan standar hidup yang layak, maka ini dapat dianggap sebagai indikator upah murah.
Upah buruh yang tidak cukup untuk mencakup biaya hidup dasar seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya dapat dianggap sebagai upah yang rendah.
Jika upah yang dibayarkan kepada buruh jauh lebih rendah daripada produktivitas yang dihasilkan oleh pekerja tersebut, hal ini dapat dianggap sebagai indikator upah buruh yang murah.
Jika perbandingan antara upah buruh dan penghasilan pemilik atau manajemen perusahaan sangat tidak seimbang, bisa menunjukkan bahwa upah buruh tersebut relatif rendah.
Jika bagian dari pendapatan nasional yang diperoleh oleh pekerja dalam bentuk upah relatif kecil, bisa menunjukkan bahwa upah buruh tersebut rendah.
Namun, penting untuk diingat bahwa upah buruh yang rendah tidak selalu menguntungkan secara ekonomi dalam jangka panjang karena dapat menghasilkan ketidakstabilan sosial, ketidakpuasan pekerja, dan kualitas hidup yang buruk bagi pekerja.
Indikator Penilaian Upah Murah
Indikator-upah buruh yang disebut “murah” bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Kemampuan upah untuk membeli barang dan jasa dasar. Jika upah buruh rendah namun memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, maka bisa dianggap murah. Apakah upah buruh mencukupi untuk memenuhi biaya hidup standar di daerah tersebut. Jika upahnya jauh di bawah biaya hidup yang wajar, itu mungkin dianggap murah. Jika upah buruh berada jauh di bawah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, itu bisa dianggap sebagai indikasi bahwa upah tersebut terlalu rendah. Perbandingan dengan upah buruh di negara-negara sejenis atau dengan standar internasional untuk jenis pekerjaan tertentu bisa memberikan gambaran apakah upah buruh tersebut murah atau tidak. Tingkat upah buruh yang rendah mungkin mencerminkan tingkat pengangguran yang tinggi di suatu daerah, di mana persaingan untuk pekerjaan membuat pengusaha dapat membayar upah yang rendah. Upah buruh yang rendah sering kali juga berkaitan dengan kondisi kerja yang buruk dan kurangnya jaminan sosial, sehingga aspek kesejahteraan pekerja juga perlu dipertimbangkan.
Namun, penting untuk dipahami bahwa konsep “murah” bisa sangat subjektif tergantung pada perspektif individu dan kondisi ekonomi suatu negara atau wilayah.
Tujuh Solusi Tuntutan Upah Buruh
Tuntutan tentang upah buruh adalah masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik.
Pertama adalah Menetapkan Upah Minimum yang Layak. Pemerintah dapat menetapkan standar upah minimum yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja. Upah minimum yang layak harus mencakup biaya hidup dasar, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
Kedua adalah Mendorong Peningkatan Produktivitas. Meningkatkan produktivitas pekerja dapat membantu menciptakan ruang bagi kenaikan upah tanpa meningkatkan biaya per unit produksi. Ini dapat dicapai melalui investasi dalam pelatihan, pendidikan, teknologi, dan infrastruktur.
Ketiga adalah Negosiasi Bersama dan Persatuan Pekerja. Pekerja dapat membentuk serikat pekerja atau serikat buruh untuk mengadvokasi kepentingan mereka dalam perundingan dengan majikan atau pemerintah. Negosiasi bersama antara serikat pekerja dan majikan dapat menghasilkan kesepakatan yang adil mengenai upah dan kondisi kerja.
Keempat adalah Pemberlakuan Kebijakan Perlindungan Pekerja. Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan perlindungan pekerja yang lebih kuat, termasuk perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak adil, pengaturan jam kerja yang wajar, dan jaminan kesehatan dan keamanan di tempat kerja.
Kelima adalah Mendorong Ekonomi yang Inklusif. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat membantu menciptakan lebih banyak peluang kerja yang layak dan memberikan tekanan pada kenaikan upah.
Keenam adalah Mengembangkan Program Kesejahteraan Sosial. Pemerintah dapat mengembangkan program kesejahteraan sosial, seperti program bantuan sosial dan subsidi untuk pendidikan dan perumahan, untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar pekerja yang berpenghasilan rendah.
Ketujuh adalah Melakukan Evaluasi dan Penyesuaian Periodik. Sistem upah dan kebijakan terkait harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan yang berkembang dalam pasar tenaga kerja. Penyesuaian mungkin diperlukan untuk mengatasi perubahan ekonomi, demografi, atau sosial yang terjadi dari waktu ke waktu.
Kombinasi dari beberapa solusi di atas mungkin diperlukan untuk mengatasi gemuruh tuntutan tentang upah buruh secara efektif. Selamat Hari Buruh. Semoga semakin sejahtera.
[***]
