KedaiPena.Com – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, DPR berencana memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani karena dianggap sebagai sesosok perempuan yang sudah berjasa. Sayangnya keputusan tersebut salah besar dan harus dibatalkan. Dikaji dari perspektif apa pun Sri Mulyani tidak layak diganjar penghargaan oleh lembaga wakil rakyat.
Lihat saja prestasinya, pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari 5 persen, utang menumpuk hingga Rp. 4.636 triliun, dan yang terparah adalah terus ambruknya nilai tukar rupiah, tidak hanya terhadap dollar AS, tetapi juga terhadap mata uang kawasan seperti yen Jepang, yuan China, dollar Singapura dan Baht Thailand. Untuk nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sudah hampir menyentuh Rp. 14.000 per dollar AS. Selain itu kebijakan Sri Mulyani juga tidak pro terhadap rakyat kecil, misalnya mencabut berbagai subsidi.
Oleh karena itu kengototan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang bersikeras memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani patut dipertanyakan, mengingat banyak pihak yang sudah menyatakan penolakannya termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Mestinya, penghargaan tersebut diberikan kepada perempuan Indonesia yang paling berjasa kepada rakyat yaitu yang telah terbukti berjuang untuk kepentingan rakyat. Maka, ibu-ibu dari Kendeng Jawa Tengah yang berhari-hari menyemen kakinya di depan Istana lebih berhak menerima penghargaan dari DPR daripada Sri Mulyani.
Bisa diputar ulang bagaimana ibu-ibu tersebut melakukan aksinya di depan Istana Negara menolak pembangunan pabrik semen di Pati Jawa Tengah. Di bawah terik matahari dan guyuran hujan tidak ada yang beranjak dari depan Istana. Bahkan, salah satu peserta aksi, yaitu Ibu Patmi, meninggal dunia. Mereka inilah yang layak mendapatkan penghargaan dari DPR, bukan Sri Mulyani.
Selain itu, keputusan pemberian penghargaan ternyata belum melalui Rapat Paripurna. Itu artinya keputusan tersebut hanya kemauan sebagian pihak saja. Buktinya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra menolak pemberian penghargaan tersebut.
Daripada menuai kontroversi di masyarakat, lebih baik penghargaan untuk Sri Mulyani dibatalkan saja. Bila DPR tetap bersikukuh memberikan penghargaan, maka bisa diberikan kepada ibu-ibu dari Kendeng Jawa Tengah yang sudah tampil berani melawan korporasi yang mengancam kepentingan rakyat. Bila DPR tetap ngotot memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani maka itu artinya DPR telah melukai hati rakyat Indonesia.
Oleh SYA’RONI, Ketua Presidium PRIMA (Perhimpunan Masyarakat Madani)
