KedaiPena.Com – Presiden Joko Widodo bisa kalah di Pilpres 2019 jika tak membatalkan rencana impor beras sebanyak 2 juta ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan. Sebab, rakyat akan marah dan kecewa dengan kebijakan tersebut.
Demikian disampaikan Tokoh Nasional Rizal Ramli di Jakarta, ditulis Jumat (21/9/2018).
“Emang Pak Jokowi bisa kepilih lagi jadi presiden kalau begitu (mengizinkan impor 2 juta ton beras)? Belum tentu lho. Rakyat marah itu nanti,” ujar Rizal.
Menurutnya, rencana tersebut harus dibatalkan karena stok beras Perum Bulog masih aman. Tak hanya itu, cuaca tahun lalu dan tahun ini yang banyak mengalami hujan juga membuat panen di mayoritas wilayah di Indonesia berjalan sesuai rencana.
Jika kebijakan itu dilaksanakan, Rizal menyebut Perum Bulog tidak dapat membeli hasil panen petani karena stok beras impor berlebihan. Tak hanya itu, kebijakan itu juga bisa membuat petani tidak mendapat insentif karena beras miliknya tidak laku.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Mahyudin tak menampik jika maraknya impor berpengaruh secara elektoral kepada Jokowi. Sebab, menurutnya yang paling bertanggung jawab soal impor adalah presiden sebagai kepala pemerintahan.
Saat ini masyarakat juga mengawasi setiap kebijakan yang diterapkan pemerintah. Dia berharap para pembantu presiden bekerja dengan terukur supaya tak mengganggu elektabilitas Jokowi.
“Apabila Kementerian Perdagangan itu memang tidak terlalu berpihak kepada masyarakat, itu berdampak kepada elektabilitas Pak Presiden,” kata dia di Jakarta ditulis Jumat (21/9/2018).
Oleh karena itu, imbuhnya, kalau memang Jokowi ingin dua periode, maka para pembantunya harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, agar rakyat percaya.
Mahyudin juga mengingatkan kepada pemerintah untuk mengurangi impor impor yang tak terlalu dibutuhkan rakyat Indonesia. Misalnya garam dan singkong.
“Jadi impor-impor barang-barang konsumtif yang bisa kita upayakan diproduksi dalam negeri saya kira itu yang harus kita kurangi. Misalnya tempo hari kita ada impor singkong katanya, impor garam yang terlalu banyak. Yang gitu dikurangin,” imbuh Wakil Ketua MPR ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
