KedaiPena.com – Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo menyinggung pentingnya reformasi hukum yang serius untuk mengurus pemerintahan anti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Begitu banyak masyarakat mempertanyakan salah satu agenda reformasi penegakan hukum, yaitu anti KKN, maka pemerintah mesti serius betul mengurus ini,” kata Ganjar Pranowo di Basket Hall, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/10/2023).
Ia mengungkapkan telah berdiskusi dengan bakal calon wakil presidennya, Mahfud MD terkait pentingnya pemerintahan yang bebas dari KKN.
“Kami diskusi panjang dengan Pak Mahfud soal ini agar secara kelembagaan, sistem yang sudah baik segera bisa dilaksanakan. Jika regulasi yang sudah mengatur dengan ketat, kemudian tidak bisa menjangkau dalam pelaksanaannya, artinya mesti ada yang di-review,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang anti-KKN dapat tercipta jika pemerintahnya serius. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah dapat memilih aparat penegak hukum (APH) yang imparsial atau tidak memihak alias netral.
“Aktor menjadi penting, memilih APH yang teguh yang kemudian bisa betul-betul imparsial menjadi penting. Karena pasti rakyat akan kecewa jika tak tercapai. Karena, dulu tahun 1998 terjadi sebuah perubahan besar, yang menginginkan adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem ketatanegaraan salah satunya anti-KKN, ingat anti-KKN,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
