KedaiPena.Com – Partai Nasdem meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mereview atau mengaudit mundur selama sepuluh tahun ke belakang terhadap pelaksanaan anggaran untuk gaji guru dan intensif guru.
Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem, Johnny G Plate mengungkapkan, pada tahun ini Pemerintah memangkas Rp23 triliun anggaran untuk guru lantaran tidak jelas penggunaannya.
Pertama, ungkapnya, anggaran itu untuk guru yang ternyata keberadaannya fiktif. Kedua, pembayaran program intensif guru ternyata tak dibayarkan atau tak bisa diterima para guru lantaran sertifikasi terlambat.
“Kami ingin BPK untuk mereview mundur selama 10 tahun. Kalau tahun ini saja fiktifnya tidak tepat Rp23 triliun, tahun yang lalu Rp23 triliun dan seterusnya berapa ratus triliun duit yang tidak jelas selama ini?,” kata Johnny di Gedung DPR, Selasa (30/8).
Menurut Johnny, anggaran puluhan triliun yang fiktif penggunaannya itu terungkap saat Komisi XI menggelar rapat kerja bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membahas soal pemotongan anggaran.
“Berdasarkan informasi menteri keuangan dari pemangkasan ini ada Rp23 triliun yang gurunya tidak ada atau fiktif atau insentifnya belum dibayarkan karena sertifikasi guru terlambat,” terang Johnny.
Kasus anggaran fiktif tersebut, lanjut Johnny, merupakan skandal besar korupsi yang melebihi skandal Bank Century. Bisa dibayangkan, tegasnya, skandal Bank Century sebesar Rp6,7 triliun, sedangkan skandal gaji guru fiktif dan tunjangan insentif busa mencapai ratusan triliun. Skandal ini, diduga terjadi sejak pemerintahan sebelumnya.
“Bayangkan kalau satu tahun Rp23 triliun kalau sepuluh tahun itu Rp230 triliun. Ingat ya Bank Century hanya 6,7 triliun ributnya se-Indonesia, ini Rp230 triliun ini bukan barang kecil lho,” cetusnya.
“Kami minta BPK mengaudit sepuluh tahun mundur. Bagaimana posisi fiktif jumlah guru dan keterlambatan gaji guru karena sertifikasi yang telat yang tahun ini dipangkas Rl23 triliun. Bolong lho itu Rp23 triliun bukan kecil, dari dulu,” pungkasnya.‎
(Prw/Apit)‎
