KedaiPena.Com – Atas nama kenyamanan dan kedamaian kehidupan manusia serta kelestarian lingkungan alam penyokong kehidupan manusia ciptaan Tuhan, maka perlu disampaikan keprihatinan terhadap konflik Pemerintah RI dengan PT Freeport.
Keprihatinan ini juga terkait situasi dan kondisi yang dialami oleh penduduk asli Suku Amungme dan Kamoro serta kondisi lingkungan fisik yang berubah karena eksploitasi pertambangan.
“Telah sangat terang benderang kondisi kehidupan sebagian besar suku Amungme dan Kamoro yang belum pernah beruntung secara berkelanjutan di hadapan PT. Freeport sudah ada selama 50 tahun (1967-2017) atau setengah abad,” kata aktivia Walhi Papua, Aiesh Rumbekwan dalam keterangan yang diterima redaksi, ditulis Minggu (26/1).
Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport telah bersama-sama bersepakat untuk menggali dan membuang tanah yang ada di gunung tanah ulayat adat suku Amungme. Kemudian mengambil biji-biji tembaga serta emas, dan membuang tanah (B3) sebagai tailing dari ulayat Amungme masuk ke ulayat adat Kamoro.
Hal ini sangat memprihatinkan dan menyedihkan, manakala tidak ada solusi yang baik dan adil terhadap masyarakat Amungme dan Kamoro dalam konflik antara Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport.
“Hal ini menjadi semakin nyata bahwa baik suku Amungme maupun Kamoro telah dan sedang masuk dalam catatan sejarah dunia pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh PT. Freeport dan/atau Pemerintah Indonesia terhadap hak-hak ekonomi dan sosial budaya (ekosob) kedua suku tersebut,” sambung dia.
Prioritas penyelesaian konflik pemerintah Indonesia dan PT. Freeport dengan masyarakat suku Amungme dan Kamoro adalah memperbaiki lingkungan yang telah rusak akibat operasi penambangan PT. Freeport dan Pemerintah Indonesia dan menjawab tuntutan penduduk asli yang dirugikan selama 50 tahun perusahaan beroperasi.
“Hal ini menjadi keprihatinan, manakala konflik pemerintah Indonesia dan PT. Freeport tidak kunjunf selesai, maka lembaga mana yang akan bertanggungjawab memperbaiki kerusakan lingkungan selama sekian tahun,” tandas dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
