KedaiPena.com — Anggota Badan Anggaran DPR RI Fraksi PKS, Diah Nurwitasari menyampaikan Fraksi PKS berpandangan kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2023 masih kurang memuaskan dan belum mencapai target.
Hal ini disampaikan saat Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 pada Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI.
“Asumsi APBN 2023 terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 5,3 persen, sedangkan realisasi hanya mencapai 5,05 persen,” kata Diah, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).
Politisi asal jawa Barat itu juga menambahkan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak baik-baik saja.
“Fraksi PKS memberikan catatan mengenai kondisi ekonomi masyarakat pada tahun 2023 yang terhimpit oleh inflasi harga pangan yang naik hingga 6,73 persen. Ini perlu jadi perhatian kita kedepan,” ujarnya.
Dalam konteks utang negara, Diah menekankan pentingnya kewaspadaan pemerintah terhadap pembiayaan utang baru.
“Pada tahun 2023, utang negara tercatat telah mencapai Rp8.144,69 triliun, yang merupakan tiga kali lipat dari jumlah utang pada periode pemerintahan sebelumnya,” ujarnya lagi.
Selain itu, ia juga menyoroti kinerja penerimaan pajak di sektor riil yang menunjukkan pertumbuhan melambat dibanding tahun 2022.
“PKS melihat perlunya upaya lebih keras dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, terutama dari sektor riil,” kata Diah lebih lanjut.
Ia juga menyampaikan, Fraksi PKS meminta perbaikan kualitas belanja pemerintah, yang cenderung menumpuk di akhir tahun.
“Belanja pemerintah harus lebih efektif dan efisien, agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun yang dapat mengganggu realisasi program-program penting,” pungkasnya.
Diinformasikan, Fraksi PKS memberikan 57 butir catatan pandangan terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2023. Catatan-catatan ini diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekonomi dan pengelolaan anggaran di masa mendatang.
Laporan: Ranny Supusepa
