KedaiPena.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Tengah (FPKS DPRD Jateng) mengingatkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan jajarannya agar bekerja maksimal untuk pengentasan kemiskinan. Sebab, berdasar data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, belum ada manfaat dan dampak positif dari penanganan kemiskinan.
Ketua Fraksi PKS Jateng Agung Budi Margono mengatakan berdasar laporan keuangan saat rapat paripurna antara DPRD Jateng dengan BPK, ada tiga fakta menarik terkait penanganan kemiskinan di Jateng tahun 2021 oleh Pemprov Jateng.
Fakta pertama yakni Pemprov Jateng belum optimal dalam hal koordinasi antar satuan kerja untuk penanganan kemiskinan.
“Pola koordinasi belum optimal, ada tumpang tindih dan lain lain. Ada sektor sektor kemiskinan yang belum disentuh oleh Pemprov Jateng,” kata Agung, melalui keterangan tertulis, Jumat (10/6/2022).
Kedua, dari segi pelaksanaan juga belum optimal. Ia menyebut Pemprov Jateng belum mendorong masyarakat miskin untuk produktif untuk pengembangan aset produktif guna pendapatan berkelanjutan
“Program pengentasan belum berkelanjutan. bisa jadi ini karena pemberian bantuan yang hanya sekedar bantuan langsung. Belum ada fungsi pemberdayaan (masyarakat miskin),” urainya.
Ketiga, program pengentasan kemiskinan belum memberikan efek dan manfaat nyata.
“Kata kata dari BPK itu menarik ‘belum memberikan manfaat nyata kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan’. Nah ini Catatan resmi ya dari lembaga negara,” kata anggota Komisi C DPRD Jateng ini.
Menurutnya tiga fakta ini perlu menjadi catatan Pemprov Jateng untuk diperhatikan agar ke depan bisa benar benar mengentaskan kemiskinan dan dirasakan manfaatnya.
“Saya belum pegang data terkait anggaran pengentasan kemiskinan tahun 2021. Yang jelas harus tepat sasaran dan tepat program untuk pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Ia menyebut dalam kurun waktu dua tahun terakhir bukannya menurun malah meningkat.
“Kemiskinan di Jateng meningkat di dua tahun yakni 2020 dan 2021. Ini efek dari pandemi. Awalnya kan ada 5 kabupaten kota yang mengalami kemiskinan, tahun 2020 dan 2021 wilayah yang mengalami kemiskinan jadi 19 kabupaten kota. Ini menunjukkan jumlah angka kemiskinan kisaran 10 sampai 11 persen dari jumlah penduduk,” ucapnya.
Dengan besarnya angka persenan kenaikan kemiskinan ini, Agung mengatakan, Gubernur Jateng semestinya bekerja lebih baik lagi. Apalagi dalam waktu dekat masa jabatannya akan habis.
“Harusnya pada tahun terakhir jabatan Gubernur sampai 2023 ini harus jadi atensi besar,” kata Agung.
Ia mengingatkan Gubernur Jateng dan jajaran agar evaluasi program mana yang efektif dan tidak efektif.
“Jika ada yang tidak efektif maka harus ada program baru. Selain itu perlu adanya monitoring ketat secara periodik terhadap program,” tandasnya.
Laporan: Hera Irawan
