KedaiPena.com – Fraksi Partai Gerindra di DPR memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu operasional kementerian dan lembaga (K/L).
Anggota Komisi XI DPR RI, Fraksi Gerindra, Kamrussamad, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang sedang berlangsung tidak akan berdampak pada pemadaman listrik atau penghentian layanan utama di K/L.
“Operasional kementerian dan lembaga masih sesuai dengan target program dan kebijakan. Yang disesuaikan hanya kegiatan yang dampaknya tidak langsung terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Kamrussamad, dikutip Rabu (19/2/2025).
Ia menyebutkan efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.
“Namun, operasional utama kementerian dan lembaga tetap berjalan normal, sementara penghematan hanya menyasar kegiatan tertentu seperti kunjungan kerja, seminar, dan focus group discussion (FGD),” ujarnya tegas.
Menanggapi isu yang beredar mengenai kemungkinan pemadaman listrik di kantor kementerian dan lembaga akibat efisiensi anggaran, Kamrussamad memastikan bahwa hal tersebut tidak benar.
“Tidak perlu khawatir isu lift dimatikan, listrik hanya menyala Senin sampai Rabu, dan seterusnya,” ujarnya lagi.
Kamrussamad menegaskan bahwa skema efisiensi ini tidak akan menghambat kinerja kementerian dan lembaga. Ia menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk mengoptimalkan belanja negara demi kepentingan rakyat, terutama di sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan.
“Kebijakan efisiensi ini adalah langkah Prabowo untuk memaksimalkan belanja negara demi kepentingan rakyat di sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto merancang kebijakan efisiensi anggaran dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah penghematan sebesar Rp306,69 triliun sesuai dengan Inpres 1/2025. Tahap kedua melibatkan penyisiran anggaran sebesar Rp308 triliun, di mana Rp58 triliun di antaranya akan dikembalikan ke K/L untuk memperkuat operasional. Tahap ketiga mencakup efisiensi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan target dividen Rp300 triliun, yaitu Rp200 triliun untuk negara dan Rp100 triliun untuk modal kerja BUMN.
Laporan: Ranny Supusepa
