KedaiPena.Com- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Politik Hukum dan Keamanan Sukamta, menyebut normalisasi hubungan dengan Israel haram hukumnya.
“Saya berharap pemerintah tidak tergiur bantuan ekonomi. Harga diri bangsa dan cita-cita pendiri bangsa terlalu murah dijual atas nama kepentingan ekonomi. Pemerintah indonesia harus terus berkomitmen dengan garis politik luar negeri yang menolak segala bentuk penjajahan,” kata Sukamta dalam keterangan, Kamis, (24/12/2020).
Sukamta menegaskan, upaya melakukan normalisasi hubungan dengan negara penjajah jelas sangat bertentangan dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945.
“Komitmen Presiden Jokowi yang berulang kali disampaikan bahwa pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina harus kita dukung dan kawal terus,” tutur Sukamta.
Sukamta mengkritisi, gerak pemerintah akhir-akhir ini seiring dengan hari-hari terakhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump lengser.
“Semestinya pemerintah Indonesia menunggu presiden baru, policy maker baru bukan malah seperti kejar tayang. Langkah-langkah pemerintah tidak etis secara diplomatik dan terkesan ada target terselubung yang dikejar untuk diselesaikan,” beber Sukamta.
Anggota Komisi 1 DPR RI memandang, normalisasi yang telah terjadi antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko tidak hanya bermotif ekonomi tetapi agenda politik yang saling bertautan.
“Saya kira jelas ada kepentingan Amerika Serikat untuk memperkuat posisi di Timur Tengah dan Laut Mideterania yang mulai terusik oleh kekuatan Rusia, Turki dan juga Cina melalui Inisatif Sabuk dan Jalan (BRI). Sementara UEA, Bahrain dan Maroko punya kepentingan untuk memperkuat posisi secara regional,” papar Sukamta.
Sukamta menegaskan, situasi ini bisa jadi akan melemahkan upaya menghidupkan peta jalan damai Palestina – Israel.
“Hal ini mengingat dalam soal Palestina, Amerika sering menentang keputusan PBB dan lebih memihak kepada Israel,” tutur Sukamta.
Terlebih lagi, lanjut Sukamta, menjelang akhir kepemimpinan Donald Trump dan Israel terus berusaha mendorong negara yang bersedia melakukan normalisasi hubungan.
“Setelah Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko melakukannya dalam beberapa bulan terakhir. Berbekal iming-iming bantuan ekonomi, investasi bahkan kompensasi geopolitik,” tandas Sukamta.
Laporan: Muhammad Hafidh
