KedaiPena.Com – ketua Bakorda Forum Komunikasi Study Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) Sumatera Utara, Arief Budiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan hanya terjebak dalam penandatangan-penandatangan kerjasama dan seremoni.
“Untuk daerah, khususnya Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat Korupsi dan pungli cukup tinggi,
KPK sebaiknya lebih banyak eksyen dibanding cuma MoU dan gelar acara-acara seremoni,” tegas Arief kepada wartawan di Medan, Jumat (7/4).
Terbukti kata Arief, KPK malah kecolongan dengan berhasilnya Tim Saber Pungli Polda Sumut yang menguak dugaan pungli yang dilakukan pejabat Pemprov Sumut setingkat eselon II.
“Ironiknya penangkapan dugaan pungli kepada pejabat kepala dinas (Eddy Saputra Salim-red) terjadi disaat KPK dan Gubernur Sumut serta para kepala daerah tingkat dua di Sumut melakukan MoU soal upaya pencegahan dan penindakan,” katanya.
Arief yang santer disebut-sebut akan maju dalam kontestasi Pemilihan Ketua KNPI Medan ini menambahkan, dirinya berharap agar agenda-agenda MoU dan seremoni-seremoni yang dilakukan jangan malah melemahkan kinerja KPK.
Tak hanya itu, lanjut Arief, agenda-agenda itu jangan juga malah dianggap menjadi semacan tameng tersendiri bagi pejabat di Pemprov bagi institusi lain untuk tetap berperilaku korup.
“Setelah Mou KPK dengan institusi pemerintah dilakukan, muncul semacam opini pencitraan bahwa pencegahan Korupsi telah selesai di meja penandatanganan. Ini berbahaya, karena semua yang menandatangani MoU nantinya akan mengklaim dirinya sudah bersih, padahal buktinya? OTT Tim Saber Pungli Polda Sumut menjadi bukti konkret bahwa MoU KPK yang ditandatangani oleh Gubernur Sumut Tengku Erry sebagai pucuk pimpinan di Pemprov Sumut tidak menakutkan,” urai Arief.
Lebih jauh Arief mengatakan, pihaknya mengapresiasi apa yang dilakukan Tim Saber Pungli Polda Sumut. Ia pun meminta, agar penangkapan yang dilakukan itu menjadi titik awal mengungkap berbagai modus permainan gelap soal tambang di Sumatera Utara.
“Paskakendali perizinan tambang dipegang sepenuhnya oleh Distamben Sumut, para pemain hitam di sektor tambang tentu akan melakukan segala upaya memuluskan usaha gelapnya. Ini menjadi awal mula pungli dan suap-menyuap,” pungkasnya.
Karena itu, lanjut mantan Presiden Mahasiswa Universitas Medan Area (UMA) era 2000-an ini, pengawasan soal perizinan tambang seharusnya semakin diperketat.
“Kita minta pengawasannya diperketat. Tambang dihampir seluruh kabupaten dan kota menjadi lahan ‘basah’ pengusaha-pengusaha nakal, kita minta agar semuanya ditertibkan oleh penegak hukum,” tegas Arief.
Diberitakan sebelumnya, Kadistamben Sumut Eddy Saputra Salim terjaring dalam OTT Tim Saber Pungli Polda Sumut. Sebanyak Rp39 juta berhasil disita dalam OTT itu.
Selain Eddy, Tim Saber Pungli juga menangkap sebanyak 6 orang lainnya, 1 orang pengusaha dan istrinya, 1 orang konsultan, 3 orang staf di Distamben Sumut.
Laporan: Dom
