KedaiPena.Com– Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Najib Qodratullah menyoroti masalah inflasi daerah yang kadang tak terkendali. Pasalnya, kebijakan pro stability ini berkaitan langsung dengan tekanan inflasi.
Hal tersebut disampaikan Najib begitu ia disapa dalam saat Fit and Proper Test Deputi Gubernur Senior (DGS) BI, Destry Damayanti, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, (3/6/2024).
“Padahal selama ini sudah ada sinergi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan Tim Pengendali Inflasi pemerintah pusat yang dapat menjaga inflasi,” tegas Najib.
Lebih lanjut Najib-sapaan akrabnya mempertanyakan apakah besaran inflasi daerah ini karena adanya pengaruh supply chains atau persoalan lain.
“Tentu kita tahu, masyarakat Indonesia bagian Timur kadang mendapatkan barang yang lebih mahal. Jadi bagaimana ibu merumuskan dan sekaligus merealisasikan sinergi yang dimaksud,” ujarnya.
Politisi PAN ini menekankan bahwa pengendalian inflasi ini memerlukan sebuah intervensi kebijakan yang komprehensif.
Disisi lain, Legislator dari Dapil Jawa Barat II ini juga menyinggung masalah transaksi digital menggunakan QRIS.
“Kita mendukung transaksi non tunai. Namun ternyata ada juga penolakan masyarakat yang membayar dengan uang tunai, tentu ini sangat bertentangan dengan UU No7/2011 tentang Mata Uang Rupiah,” paparnya.
Najib meminta agar BI memberikan ketegasan soal transaksi tunai tersebut. Namun begitu pihaknya mendorong kebijakan digitalisasi.
“Artinya, digitalisasi tak bisa ditola,” tandasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
