KedaiPena.Com –  Uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk memilih petinggi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah dimulai Komisi XI DPR RI. Dari 25 pelamar, setelah melalui penelitian administrasi, terjaring 24 calon dan yang mengikuti uji kelayakan sejumlah 23 orang.
Terkait itu, anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan bahwa calon anggota BPK yang akan terpilih nanti harus memiliki kemampuan untuk memperkuat BPK RI.
“Calon yang terpilih harus mampu memperkuat institusi BPK sehingga bisa berkontribusi nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang kuat dan bersih,” kata Heri kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (21/9).
Menurut Heri, calon yang terpilih harus mampu mewujudkan BPK RI sebagai lembaga tinggi negara yang professional, bebas, dan mandiri, serta mampu mewujudkan tindakan preventif dalam rangka meminimalisir penyalahgunaan keuangan negara.
“Calon yang terpilih juga nanti haruslah individu yang punya terobosan untuk menghadirkan konsep audit keuangan negara yang berkualitas dari proses hingga hasilnya, terutama sekali terkait dengan perbaikan kualitas audit perencanaan atau belanja (audit kinerja) yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena sering menjadi sumber pemborosan dan ketidakwajaran,” ujarnya.
Dia menyebutkan, keuangan negara saat ini nilainya telah melebihi Rp3.807 triliun. Terdiri dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2.034 triliun, Pemerintah Daerah sebesar Rp827 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp180 triliun dan Capital Expenditure/Operating Expense (Capex/Opex) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 1.587 triliun.
Untuk itu, lanjut Heri, Anggota BPK yang baru harus bisa memberikan kontribusi dalam pengawasan penyalahgunaan dari dana-dana tersebut. “Penyimpangan yang biasa terjadi disebabkan oleh gagalnya perencanaan, mark up, dan indeks kemahalan hingga lebih dari 20%,” katanya.
Di samping itu, kata Heri, calon yang terpilih juga harus mampu mengemban tugas mewujudkan misi Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK yang tidak ringan. Terlebih ketika struktur belanja negara yang semakin mengalami perubahan yang signifikan, seperti adanya Dana Desa yang menuntut sebuah mechanism fiskal dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang lebih memadai, melalui sosialisasi sistem pencatatan yang kredibel.
“Saya menilai pada sisi ini, audit BPK masih lemah. Harus ada terobosan yang berarti, dan itu mesti menjadi motivasi dan menjadi bagian dari prioritas kerja dari komisioner yang terpilih nanti,” pungkasnya.
(Apit/ Dom)
