KedaiPena.Com- Saat ini terdapat empat persoalan bangsa yang kerap dihadapi oleh bangsa Indonesia. Permasalahan itu antara lain, ialah bencana alam dan non alam, terorisme dan radikalisme, narkotika hingga tindak pidana korupsi.
Demikian disampaikan Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam rapat koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Banten Jumat (25/2/2022).
“Korupsi adalah kejahatan melawan kemanusiaan,” ujar Pimpinan KPK berlatar korps bhayangkara tersebut.
Firli menjelaskan, untuk menyelesaikan masalah itu para kepala daerah harus memiliki lima peran yang penting sehingga dapat mewujudkan tujuan negara dan bangsa.
“Pertama kepala daerah perannya mewujudkan tujuan negara, kedua menjamin stabilisasi politik dan keamanan, ketiga menjamin keselamatan masyarakat, keempat kemudahan investasi dan pelayan publik, dan lima kepala daerah diharapkan dapat menjamin keberlangsungan pembangunan nasional,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, beberapa titik tahapan rentan terjadinya tindak pidana korupsi pada tata kelola pemerintahan. Hal itu, baik dari tahapan perencanaan, pengesahan, pelaksanaan hingga tahapan pengawasan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, kata Firli, pihaknya memiliki strategis pemberantasan korupsi dengan melakukan tiga pendekatan, yakni pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan, serta pendekatan penindakan.
“Ini bisa kita selesaikan kalau tidak ada korupsi, tujuan negara bisa kita capai kalau tidak ada korupsi,” imbuhnya.
Pada kesempatan itupun, Firli mengatakan, datang ke Provinsi Banten dalam rangka memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik, serta memastikan bahwa setiap kepala daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan nasional.
“Dia (kepala daerah, red) harus memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dan tentunya pelayanan itu harus anti korupsi,” jelasnya.
Bukan hanya itu saja, ia juga ingin menyampaikan kepada daerah untuk dapat memberikan kemudahan investasi dan pelayanan publik yang terintegrasi dengan baik, lantaran hal itu dapat menurunkan angka pengangguran, angka kemiskinan sekaligus meningkatkan pendapat daerah.
“Angka pengangguran 6,2 persen nasional, kita (Banten) 8,9 persen. Nah, ini tinggi. Data-data ini bisa dilihat karena data yang bisa diambil setiap orang. Masalah ini bisa kita selesaikan kalau tidak ada korupsi,”
“Karena sejatinya kita hadir dalam rangka kesejahteraan dan mewujudkan tujuan nasional dan yang paling penting adalah tidak boleh ada kepala daerah melakukan korupsi kalau ada kepala daerah yang melakukan korupsi pasti kita tangkap,” papar Firli.
Sementara itu ditempat yang sama, Gubernur Banten Wahidi’ Halim mengatakan tiga pendekatan yang di tawarkan oleh KPK RI telah pihaknya jalankam di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten, bahkan pihaknya kerap melaksanakan diklat anti korupsi.
“Mereka mendapat pembinaan dan langsung dari koordinator provinsi dan semua daerah ada kabupaten dan kota,” ujarnya.
Sedangkan persoalan terkait angka pengangguran yang masih tinggi di atas angka nasional, Walikota Tangerang dua periode itupun menjelaskan permasalahan tersebut sudah lama terjadi, dan dirinya juga menegaskan sudah tidak ada praktek jual-beli jabatan di lingkungan Pemprov Banten.
“Pengangguran memang warisan dari dulu, pengangguran saja yang lain di bawah. Tidak ada disini (jual-beli jabatan, red), tidak pernah, cari saja kalau ada,” katanya.
Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan saat ini Provinsi Banten mendapatkan posisi kelima dengaan capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Karena itu pembinaan dari KPK, kita masih 5 besar, dulu 30 sekarang 5 besar,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Lutfi
