KedaiPena.Com – Pemerintah berupaya memberikan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Koordinator Forum Intelektual Muda (FIM) Lukman Hakim mengatakan, penyaluran bansos harus melibatkan RT/RW. Sebab, mereka merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan pemantauan kebijakan covid.
Demikian disampaikan Lukman kepada KedaiPena.Com, di Jakarta, Kamis (8/7/2021).
“Selain itu, bansos atau stimulus kepada UMKM juga harus melibatkan asosiasi UMKM yang terlibat. Karena dia mengetahui dan memahami UMKM,” kata dia.
Dia pun sepakat bahwa karantina kesehatan berbasis wilayah atau mikro jauh lebih efektif, dan efektif dilakukan di beberapa negara.
Ia pun mempertanyakan kebijakan Pemerintah yang lebih dominan melakukan penyelamatan makro ekonomi dari pada mikro ekonomi, apa lagi sektor kesehatan. Padahal kuncinya adalah kesehatan.
“Ujung tombaknya kan kesehatan. Dengan pulihnya kesehatan maka turunannya, akan menggenjot mikro ekonomi atau sektor informal dan UMKM. Tentu juga dengan mendorong transaksi daring,” lanjutnya.
Ia pun meminta Pemerintah mengeluarkan kebijakan lewat regulasi yang mendorong platform digital lokal hidup dan berkembang. Hal ini tentu akan membangkitkan simbiosis mutualisme dalam konteks bisnis.
“Dorong UMKM bangkit bersama, bukan mendorong platform digital besar atau internasional merambah pasar indonesia secara masif. Kalau ini terjadi, artinya terkesan pemerintah berpihak kepada hanya pemodal besar,” lanjut akademisi Universitas Moestopo ini.
“Satu hal lagi yang juga penting dalam penanganan pandemi adalah, kenapa hanya kematian saja yang dipertontonkan. Faktanya iya penularan covid sangat tinggi, tapi mengapa kesembuhan tidak dipertontonkan. Padahal tingkat kesembuhan pun tinggi,” tandas dia.
Laporan: Muhammad Lutfi
