KedaiPena.Com- Koordinator Nasional FIAN Indonesia Marthin Hadiwinata mengaku khawatir program makan bergizi gratis Presiden RI periode 2024-2029 Prabowo Subianto bakal menjadi bancakan korupsi dan konflik
kepentingan. Kekhawatiran ini turut diperkuat dengan tidak adanya komitmen dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengembalikan fungsi dan peran KPK sebagai lembaga independen.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Nasional FIAN Indonesia Marthin Hadiwinata menyoroti lima Kontradiksi Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Pemenuhan Hak atas Pangan dan Gizi. Fian menyinggung soal Food Estate hingga program makan bergizi gratis yang merupakan janji kampanye Prabowo sewaktu Pilpres 2024.
“Sementara, tidak sama sekali menyebut pengembalian fungsi dan peran KPK sebagai lembaga independen. Korupsi yang terkait dengan sumber daya agraria untuk pangan sangat tinggi,” kata dia, Minggu,(27/10/2024).
Fian juga menyoroti , pernyataan Prabowo soal petani dan nelayan tetapi tidak memiliki agenda pengakuan dan perlindungan produsen pangan mulai dari reforma agraria hingga dukungan perlindungan sosial dan ekonomi.
“Kontradiksi pencapaian pemenuhan pangan dengan lumbung pangan untuk swasembada pangan yang akan dilakukan dengan proyek Food Estate. Karena proyek Food Estate terbukti tidak melibatkan komunitas petani dan masyarakat adat dan telah merampas dan menghancurkan sumber-sumber agraria dan menghilangkan peran Petani dan Nelayan sebagai produsen pangan menjadi korporasi,” jelas dia.
Tak hanya itu, tegas dia, Presiden Prabowo juga sama sekali tidak menyebut mengenai hak asasi manusia terlebih khususnya Hak atas pangan. Hal ini sekaligus menunjukkan kosongnya komitmen untuk memenuhi hak atas pangan untuk rakyat Indonesia.
“Gagal memahami kemiskinan. Karena yang terjadi adalah pemiskinan struktural yang disebabkan oleh struktur negara yang lebih fokus kepada pembangunan infrstruktur dibanding pembangunan untuk akses hak ekonomi rakyat,” pungkas dia.
Laporan: Muhammad Rafik
