KedaiPena.Com – ‘Influencer‘ dan ‘buzzer‘ pada pemerintahan saat ini menjadi salah satu profesi. Karena selalu diperlukan oleh pemerintah dalam mendukung pemerintahan dan juga menyerang para pengkritik pemerintahan.
Demikian disampaikan pengamat politik Universitas 17 Agustus (Untag) Jakarta, Fenando Emas kepada KedaiPena.Com, Selasa (25/8/2020).
“Namun, penggunaan ‘influencer‘ dan ‘buzzer‘ yang berlebihan akibatnya merusak tatanan demokrasi di Indonesia. Karena siapa saja yang memberikan kritik pada pemerintah akan mendapatkan serangan dari para ‘influencer‘ dan ‘buzzer‘,” kata dia.
Dalam negara yang memakai sistem demokrasi, lanjut Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia ini, tidak akan anti terhadap kritik. Karena menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam membuat kebijakan atau menyempurnakan yang sedang berjalan.
Fernando Emas menambahkan, penggunaan jasa ‘buzzer‘ dan ‘influencer’ bukti ketidakmampuan pemerintahan saat ini membangun komunikasi politik.
“Termasuk dengan pihak-pihak yang memiliki pemikiran untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui gagasan yang dimiliki,” lanjut dia.
Fernando mengatakan, sebaiknya dana yang dipergunakan untuk para ‘influencer‘ dan ‘buzzer‘ dipakai untuk program gratis internet bagi para pelajar.
“Mereka saat ini memerlukan biaya ekstra untuk internet,” tandas Fernando.
Laporan: Muhammad Lutfi
