KedaiPena.Com – Pengungkapan kasus Saracen, yang disebut Polri sebagai kelompok yang menjual jasa penyebar hoax dan kebencian di media sosial, mendapat catatan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, pengungkapan kasus itu harus dilakukan terbuka dan tuntas, agar tak mengundang spekulasi dan fitnah.
“Kita mengapresiasi kerja kepolisian dalam pengungkapan kasus bisnis hoax dan isu-isu SARA. Tak bisa disangkal, hal-hal semacam itulah yang selama ini telah membuat demokrasi kita jadi tidak sehat,” ujar Fadli dalam siaran pers yang diterima KedaiPena.Com, Kamis (30/8).
Namun, kata Fadli, meskipun polisi sejak awal mengekspose kasus Saracen sebagai kasus besar terkait industri hoax dan penyebar kebencian di media sosial, kasus ini kan baru bergulir. Sehingga masih panjang prosesnya.
“Kita tentu berharap agar dalam menjalankan tugasnya Polri bisa bekerja secara transparan dan tuntas, agar tidak melahirkan spekulasi dan fitnah di masyarakat. Jika benar kelompok tersebut menjalankan bisnis jasa penyebaran hoax, kebencian, dan isu-isu terkait SARA, tentu harus segera ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, siapapun pemilik atau pengguna jasa bisnis tersebut,” ujar Fadli.
“Kita tidak ingin kasus Saracen ini nantinya berakhir antiklimaks seperti kasus pengungkapan mafia beras yang bikin heboh beberapa pekan lalu itu, di mana ekspose awalnya bombastis, namun perkembangan kasusnya kemudian ternyata tak sebesar yang diekspose di awal,” sambung Fadli.
Tidak hanya itu, lanjut Fadli, Hoax dan ujaran kebencian memang telah memperkeruh perpolitikan nasional, sekurang-kurangnya dalam lima tahun terakhir. Jika dibiarkan, hal itu bisa jadi bumerang bagi kehidupan kebangsaan kita yang plural dan majemuk.
“Untuk itu harus ada upaya penegakkan hukum yang tegas untuk mengatasinya. Dan tidak boleh ada tebang pilih di dalamnya,” beber Fadli.
Terkait dengan hal itu, aku Fadli, dirinya ingin sekali mengkritik Presiden yang berkali-kali mengumpulkan buzzer-buzzer politik di Istana di tengah wabah ‘hoax’, ‘hate speech’, dan eksploitasi isu SARA di kalangan pengguna media sosial.
Karena, ujar Fadli, mengumpulkan para buzzer pendukung pemerintah adalah bentuk komunikasi politik yang bermasalah dari seorang kepala negara.
“Kegiatan semacam itu sebaiknya disudahi, karena hanya akan merusak wibawa negara dan kontraproduktif dengan usaha Polri yang sedang membongkar mafia penyebar hoax dan kebencian di media sosial,” ujar dia.
“Tindakan Presiden yang sering mengundang buzzer ke Istana itu hanya memperkuat kesan di masyarakat jika pemerintah sebenarnya menerapkan standar ganda dalam urusan ‘hoax’ dan ujaran kebencian ini,” tandas dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
