KedaiPena.Com – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan pernyataan overlap Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi telah memberi bekal bagus untuk segera menyadarkan pentingnya mengontrol lembaga ini tersebut. BSSN harus didorong agar bekerja sesuai aturan, kredibel, akuntabel, dan transparan.
Fadli juga menekankan BSSN harus terbuka terhadap pengawasan eksternal sebab BSSN adalah alat negara, bukan alat rezim untuk melanggengkan kekuasaan.
“Mengacu kepada desain awalnya, BSSN sebenarnya diposisikan sebagai lembaga koordinasi, isinya adalah para stakeholder dari lembaga terkait yang sudah ada, seperti Polri, TNI, BIN, ataupun Kominfo,” ujar Fadli dalam keterangan yang diterima redaksi, Jumat (5/1/2018).
Fadli menuturkan hal itu pula yang menyebabkan selama ini posisi BSSN dulu tetap dipertahankan di bawah Menko Polhukam untuk menyusun kebijakan strategi dan melakukan koordinasi. Ia juga menegaskan BSSN harus bertanggungjawab ketika terjadi ancaman atau insiden serangan siber.
“Namun, dengan desain yang sekarang, sesudah Perpres-nya diubah menjadi langsung berada di bawah Presiden, BSSN rentan melakukan overlaping, karena merasa dirinya powerfull. Pernyataan Kepala BSSN mengenai perlunya kewenangan penangkapan dan penindakan menunjukkan hal itu,†jelas Fadli.
Fadli juga berujar seharusnya pemosisian BSSN langsung di bawah Presiden itu adalah untuk memperkuat fungsi koordinasinya, dan bukan untuk menambah kekuasaannya sehingga bisa overlap dengan lembaga lain. Ini yang perlu diingatkan DPR, baik kepada BSSN maupun kepada Presiden.
“Jangan lupa, BSSN ini dibentuk dengan Perpres, sehingga kewenanganya tidak boleh melampaui lembaga yang dibentuk dengan UU,” tegas politikus Gerindra ini.
Jadi, lanjut Fadli, BOSAN tidak boleh menjadi polisi demokrasi. Dunia maya memang butuh sensor, tapi itu hanya terbatas untuk kejahatan narkoba, pornografi, dan terorisme.
“Bukan untuk kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat. Kita tidak mendesain BSSN menjadi lembaga sensor seperti yang berlaku di RRC,” tandas Legislator asal Jawa Barat ini.
Laporan: Muhammad Hafidh
