KedaiPena.Com – Sepanjang tahun 2017 pemerintahan Joko Widodo masih saja fokus mengejar pembangunan infrastruktur, namun abai memperhatikan nasib petani dan nelayan yang menggeluti sektor primer, yaitu pertanian dan perikanan.
Demikian kesimpulan Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon, yang juga merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) saat merefleksi kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi di tahun 2017.
“Nilai Tukar Petani (NTP) sepanjang tahun 2017 saya catat stagnan. Bahkan, NTP subsektor tanaman pangan dan subsektor perkebunan angkanya di bawah 100, menunjukkan hasil yang diperoleh petani dari kedua subsektor itu tak impas dengan biaya hidup mereka. Artinya, karena di bawah titik impas, mereka tentunya masih jauh di bawah garis sejahtera,” ungkap Fadli melalui siaran pers, Minggu (31/12/2017)
“Kesimpulan itu terkonfirmasi oleh data kemiskinan yang dirilis BPS pada Maret 2017, dilaporkan jumlah penduduk miskin mencapai 27,77 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 61,57 persen, atau sekitar 17,10 juta jiwa di antaranya, ternyata berada di pedesaan. Sejak tahun 2000, tingkat kemiskinan di desa memang selalu lebih tinggi dari perkotaan. Ini menunjukkan buruknya kehidupan petani. Mereka menjadi penyumbang terbesar angka kemiskinan nasional,” sambung Fadli.
Kemudian, Fadli menuturkan, yang lebih parah lagi dalam satu tahun terakhir kemiskinan mereka juga kian memburuk. Pada periode September 2016 hingga Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tercatat mengalami kenaikan.
Indeks kedalaman kemiskinan pada September 2016 adalah 1,74. Pada pada Maret 2017, angkanya naik menjadi 1,83. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan, naik dari semula 0,44 kemudian menjadi 0,48. Ini tentu saja memprihatinkan.
“Jika kita belajar teori pembangunan, keberhasilan pembangunan itu sebenarnya diukur oleh tiga indikator, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Jadi, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah berapa ribu kilometer jalan tol yang berhasil dibangun, tapi berapa jumlah orang miskin yang kini hidupnya sejahtera,” beber politikus Gerindra ini.
Meski diklaim berkurang, kata Fadli, jumlah orang miskin tahun 2014 dengan 2017 sebenarnya tak jauh beda. Secara agregat jumlahnya memang berkurang sedikit, tapi merujuk pada indeks kedalaman kemiskinan. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir orang miskin ternyata semakin bertambah buruk kehidupannya. Itu tentu bukan capaian yang baik.
“Pemerintah harus mengubah haluan pembangunan dari berorientasi fisik menjadi lebih berorientasi kepada manusia. Ini yang disebut ‘people centered development’. Makanya berkali-kali saya mengingatkan agar pemerintah segera evaluasi kembali pembangunan infrastruktur yang telah mereka canangkan,” tegas Fadli.
Laporan: Muhammad Hafidh
