KedaiPena.Com – DPR bersama Pemerintah berencana akan mengevaluasi Perppu Ormas. Pembahasan tersebut dilakukan sejak Rabu (4/10) di Komisi II DPR RI.
Kendati demikian, dalam rapat yang didatangi Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara serta Menkumham Yasonna Laoly, hanya Rudiantara yang datang mewakili pemerintah.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan bahwa partainya masih setia dan konsisten menolak keberadaan Perppu Ormas. Fadli mengungkapkan bahwa alasan Gerindra menolak Perpou tersebut karena masih bertumpu pada Undang-dasar Dasar (UUD) 1945.
“Kita melihat Perppu ormas ini dapat mengancam kebebasan berpendapat dan berkumpul, berserikat yang sudah dijamin UUD 45. Maka tidak perlu ada perppu ormas ini, karena UU sudah mengatur sedemikian rupa. Termasuk persoalan evaluasi pengadilan,” kata Fadli saat berbincang dengan KedaiPena.Com, di Cilegon, beberapa waktu lalu.
Tidak hanya itu, Fadli pun menilai, akan ada muncul sisi subjektivitas yang tinggi daro Pemerintah bilamana Perppu Ormas ini jadi disahkan.
“Kalau menghilangkan sisi pengadilan, kita akan melihat subjektivitas semakin tinggi. Terutama dari sudut pandang Pemerintah terhadap ormas-ormas yang kritis dan tidak sejalan,” tandas Fadli.
Laporan: Muhammad Hafidh
