KedaiPena.com – Partai Buruh dan KSPI menyatakan akan kembali turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Aksi akan dilakukan di depan Istana Negara Jakarta, Kamis (29/2/2024).
“Partai Buruh, bersama serikat organisasi di dalamnya, akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara pada Kamis, 29 Februari 2024. Di mana aksi ini akan diikuti oleh ribuan massa, sekitar 1-2 ribu orang yang berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat, Tangerang Raya, Serang dan Cilegon,” kata Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal dalam keterangan resminya, Rabu (28/2/2024).
Ia menjelaskan aksi yang digelar esok hari itu akan membawa tiga isu tuntutan.
“Kami akan turun ke jalan dengan membawa tiga tuntutan. Yakni, turunkan harga bahan pokok, cabut Omnibus Law Cipta Kerja, dan tegakkan Pemilu bersih,” ungkapnya.
Ia menyatakan Partai Buruh harus turun ke jalan dan menjadi inisiator dalam gerakan melawan ketidakadilan, karena harga bahan pokok yang melambung tinggi namun tidak diimbangi dengan kenaikan upah yang memadai.
“Kenaikan harga-harga barang pokok, seperti beras, telur, dan barang pokok lainnya, tentu menyebabkan daya beli masyarakat berkurang hingga 30 persen lebih. Dan kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan upah buruh yang hanya berkisar 2-4 persen saja. Sehingga sudah dapat dipastikan, bahwa kenaikan upah tersebut tidak akan mencukupi atas kenaikan harga bahan pokok yang saat ini terjadi,” ungkapnya lagi.
Karenanya, Partai Buruh mendesak dengan keras, agar pemerintah bisa menurunkan harga barang pokok dengan segera. Terlebih sebentar lagi akan memasuki Bulan Suci Ramadhan, sehingga kenaikan harga bahan pokok akan semakin liar dan tak terkendali.
“Karena itu, kita meminta agar pemerintah segera menurunkan harga-harga bahan pokok, baik itu beras, telur dan barang sembako lainnya. Karena kalau tidak diturunkan, maka kenaikan harga jelang puasa akan semakin melambung tinggi dan tak terkendali,” kata Said Iqbal.
“Kenaikan harga beras bahkan tidak menguntungkan petani sama sekali, karena pemerintah akan mewacanakan kembali melakukan impor beras dari negara tetangga. Di mana uang rakyat justru hanya akan menguntungkan petani luar, sedangkan petani kita lah yang terkena dampak buruknya,” imbuhnya.
Terkait salah satu tuntutannya, yakni tegakkan Pemilu bersih, Said Iqbal berpandangan, bahwa gelaran Pemilu di Tahun 2024 ini penuh dengan kecurangan. Sehingga menjadikan KPU, Bawaslu dan seluruh instrumen penyelenggara Pemilu di dalamnya, mendapatkan sorotan besar dari masyarakat.
“Dari hasil hitung cepat dan kita bandingkan dengan real count dan Sirekap dari KPU, menunjukkan tingkat kecurangan dalam Pemilu yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, Partai Buruh tidak untuk menilai hasil Pilpres karena tidak mendukung Capres manapun. Namun dalam gelaran Pileg, sangat kelihatan curang dan tidak bersih. Bentuknya ialah bagaimana politik uang dengan serangan fajar masih saja terjadi, yang di mulai dari hari tenang hingga hari pencoblosan, dengan nominal mulai dari Rp50 ribu hingga Rp1 juta,” ujarnya.
Lebih lanjut, Said Iqbal turut menyampaikan, bagaimana Partai Buruh, yang menjadi korban kecurangan Pemilu di dalamnya.
“Kemudian juga bahwa hasil Sirekap, real count dan hitung cepat dari lembaga survei yang ada, menunjukkan bahwa suara Partai Buruh terus semakin berkurang. Kalau kurangnya persentase mungkin bisa dimaklumi, tapi apakah benar bahwa suara perolehan dari Partai Buruh bisa stagnan di semua provinsi? Kan tidak mungkin,” ujarnya lagi.
Ia juga menyampaikan beberapa kasus misalnya, hasil perolehan di DPR RI Kalbar Dapil 1, suara Partai Buruh justru berkurang 4 ribu suara. Dan juga perolehan di Dapil 13 Jabar untuk DPRD berkurang ratusan suara.
“Pengurangan itu terkonfirmasi dan jauh lebih rendah dari quickcount. Tentunya kecurangan ini sangat masif dan terstruktur,” ungkapnya.
Karenanya, Said Iqbal pun melabeli, bahwa gelaran Pemilu kali ini menjadi yang terburuk sepanjang masa yang pernah ada di Indonesia.
“Kecurangan-kecurangan yang terjadi hingga saat ini tentunya menunjukkan, bahwa Pemilu saat ini adalah Pemilu terburuk sepanjang massa, sejak pertama kali adanya yakni Tahun 1955,” tegas Said Iqbal.
Karenanya, dari beberapa temuan tersebut, Partai Buruh akan membawanya ke dalam sengketa Pemilu. Namun tidak akan melaporkan ke Bawaslu dan MK karena dinilai hanya akan menambah persoalan baru.
“Oleh sebab itu, Partai Buruh akan melakukan perlawanan, yang dimulai dengan aksi pada Kamis 29 Februari 2024. Dan tidak berhenti sampai di situ, Partai Buruh bersama seluruh elemen masyarakat akan mengepung dan menduduki KPU Pusat. Kita akan menginap dan bikin tenda di sana selama 3 hari, dan serentak di seluruh KPUD yang ada di Indonesia. Kapan akan dilaksanakan, yakni di antara tanggal 10-23 Maret. Dengan satu tujuan, tegakkan Pemilu bersih,” pungkasnya.
Laporan: Tim Kedai Pena
