KedaiPena.Com- Mahkamah Konstitusi atau MK rampung memanggil empat menteri pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024. Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 tersebut digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat,(5/4/2024).
Majelis hakim MK memeriksa Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Majelis hakim MK mempertanyakan kebijakan bantuan sosial atau bansos yang menjadi bahan dan materi gugatan dari pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 03 kepada 4 menteri tersebut.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan berharap agar majelis hakim MK dapat meluruskan kembali demokrasi.
“Bisa meluruskan kembali demokrasi,” kata Daniel Johan, Sabtu,(6/4/2024).
Tak hanya itu, Anggota Komisi IV DPR RI ini mengaku ingin agar para hakim MK dapat menegakkan kedaulatan hukum dan konstitusi melalui putusannya nanti.
“Dan kedaulatan hukum dan konstitusi,” tandas Daniel Johan.
MK Mulai Gelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)
Mahkamah Konstitusi (MK) telah melaksanakan sidang sengketa Pilpres 2024. Agenda berikutnya, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang akan dimulai besok.
“Besok udah masuk mulai (RPH), masuk. Terus-menerus itu,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Enny mengatakan sidang hari ini ialah sidang pemeriksaan pembuktian terakhir. Enny menyebut selanjutnya, MK membuka kesempatan untuk para peserta sidang sengketa menyampaikan kesimpulan.
Laporan: Tim Kedai Pena
