KedaiPena.Com- Pemerintah diminta untuk segera memikirkan alternatif pengadaan vaksin bagi kebutuhan nasional. Hal ini mengingat adanya rencana embargo vaksin dari beberapa negara produsen vaksin.
Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat menanggapi kekhwatiran Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atas potensi embargo vaksin dari sejumlah negara.
Menurut Saleh, adanya embargo dikhawatirkan akan mengganggu kelanjutan dan kelancaran pelaksanaan program vaksinasi covid-19 di Indonesia.
“Vaksin ini adalah kebutuhan mendesak. Selain penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dinilai sebagai salah satu solusi dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Karena itu, pemerintah wajib menyediakan vaksin bagi 70 persen masyarakat yang menjadi target sasaran,” kata Saleh, Minggu, (28/3/2021).
“Kalau pakai skema yang ada, Indonesia dinyatakan membutuhkan 420 juta dosis vaksin. Itu untuk memenuhi kebutuhan 181,5 juta warga. Jumlah ini sangat besar. Tidak cukup hanya mengandalkan satu produsen saja,” tambah Ketua Fraksi PAN DPR RI ini.
Dengan kondisi demikian, Saleh juga berharap, agar pemerintah dapat segera memprioritaskan pengadaan vaksin di dalam negeri.
“Vaksin merah putih dan vaksin nusantara dinilai tidak kalah dengan vaksin impor. Bahkan menurut para penelitinya, untuk hal-hal tertentu, vaksin nusantara lebih baik dari vaksin impor,” tutur Saleh.
Namun anehnya, lanjut Saleh, vaksin nusantara sampai hari ini belum mendapat izin untuk melanjutkan uji klinis tahap kedua. Padahal, jika diberi ijin, diperkirakan sudah bisa produksi pada bulan Juli yang akan datang.
“Kalau produk dalam negeri, vaksin nusantara lebih maju dari vaksin merah putih lainnya. Sebab, sudah memasuki uji klinis tahap kedua. Sementara, vaksin merah putih lainnya diperkirakan baru bisa uji klinis pada akhir tahun 2022. Tidak salah, jika kemudian banyak masyarakat yang berharap pada vaksin nusantara,” papar Saleh.
Saleh juga mendesak agar, Kementerian kesehatan, bpom, peneliti, sponsor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian vaksin nusantara diharapkan dapat duduk bersama.
Saleh menekankan, perlunya frmulasi yang tepat untuk menyamakan perbedaan persepsi dan pandangan terkait penelitian yang dilaksanakan. Saleh berharap, penelitian vaksin nusantara dapat segera dilanjutkan.
“Pemerintah tidak bisa tinggal diam. Di tengah isu embargo saat ini, campur tangan pemerintah menjadi faktor penentu. Jangan biarkan negara lain mendahului kita dalam penelitian vaksin dentritik seperti ini. Indonesia harus mandiri dan berdaulat dalam rangka melindungi kesehatan warga masyarakat,” tandas Saleh.
Laporan: Sulistyawan
