Artikel ini ditulis oleh Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik.
Bagaimana rakyat tidak marah, mengecam bahkan mengumpat para pejabat dan elit politik di negeri ini. Disaat rakyat sibuk menjaga kedaulatan, makan seadanya demi menjaga marwah bangsa, para elit dan pejabat justru mengobral kedaulatan NKRI dan memalak rakyat dengan pajak yang memberatkan. Rakyat yang mengumpat dipersoalkan, sementara pejabat yang korup dan mengekspor kedaulatan negara, dibiarkan begitu saja.
Ekspor pasir laut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 26/2023 Jo Permendag No 20/2024 dan Permendag No 21/2024, sejatinya tidak sekedar melegalisasi ekspor pasir laut, melainkan juga melegalisasi ekspor batas wilayah negara kepada Singapura.
Menurut UNCLOS, batas wilayah negara maritim diukur dari garis pantai terluar. Garis pantai ini, bisa diambil dari garis pantai pulau terluar wilayah suatu negara.
Jadi, ketika pasir dari garis pantai pulau terluar atau pantai suatu negara dikeruk, otomatis kegiatan ini mempersempit atau mengurangi wilayah kedaulatan suatu negara. Disisi lain, negara yang mendapatkan pasir, melakukan reklamasi dan berhasil menambah luas daratan, yang berarti menambah luas wilayah kedaulatan, akan menggeser batas wilayahnya semakin luas dan mempersempit wilayah negara yang mengeskpor pasir.
Betapa tidak, kegiatan ekspor pasir laut ini jelas akan mengikis batas wilayah kedaulatan Republik Indonesia, sekaligus menambah luas daratan dan batas wilayah kedaulatan Singapura. Ekspor pasir laut ini, sejatinya kegiatan melegalisasi pergeseran batas wilayah negara, yang memperluas wilayah Singapura dan mengikis kedaulatan wilayah Indonesia.
Jadi, isunya bukan sekedar isu lingkungan atau masa depan ekosistem mata pencaharian para nelayan. Melainkan, isu kedaulatan yang semestinya dijaga dengan kekuatan penuh, sampai titik darah penghabisan.
Diberbagai wilayah perbatasan, negara menempatkan TNI untuk menjaga perbatasan wilayah. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kedaulatan dan Marwah suatu bangsa.
Tapi ekspor pasir laut, secara perlahan akan mengikis batas wilayah Indonesia melalui pengerukan pasir laut yang dilakukan, dan menambah wilayah kedaulatan Singapura, yang mendapatkan gundukan wilayah baru dari proses reklamasi yang menggunakan material pasir dari Indonesia.
Zulkifli Hasan hanya mengeluh masyarakat mencaci penguasa, hingga menyebut Jokowi sebagai presiden terburuk yang harus bertanggungjawab pasca lengser. Tapi Zulkifli Hasan tidak pernah komplain pada aktivitas mengikis kedaulatan negara, bahkan Zulkifli selaku Mendag malah menerbitkan aturan ekspor pasir laut yang melegalisasi penjualan batas kedaulatan wilayah negara.
Bagaimana rakyat tidak mengumpat dan marah? Jokowi hanya berdalih, itu bukan ekspor pasir laut tapi sedimentasi. Walau dia mengakui, material sedimentasi didalamnya juga meliputi pasir laut.
Omongan Jokowi ini tidak bisa dipegang, mencla mencle. Omongan yang membahayakan bangsa, dan faktanya negara sudah dirusak oleh Jokowi.
Yusril Ihza Mahendra juga sama. Dengan entengnya, menyatakan terlibat ekspor pasir laut hanya dengan dalih Singapura membutuhkan.
Yusril diketahui terlibat rencana ekspor batas kedaulatan negara ini melalui perusahaannya yang ikut mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. Hal tersebut dilakukan Yusril melalui PT Gajamina Sakti Nusantara yang baru didirikannya pada Juni 2023 lalu.
Bukan hanya Yusril, oligarki partai Gerindra yang merupakan adik dari Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo juga terlibat dalam kejahatan ekspor batas kedaulatan wilayah Indonesia. Totalnya terdapat 66 perusahaan yang mengajukan permohonan izin sebagai calon penambang pasir laut, dari yang semula 71 perusahaan.
Hasyim akan mengekspor batas kedaulatan NKRI melalui PT Rejeki Abadi Lestari. Perusahaan ini baru berdiri pada Agustus 2023, atau tiga bulan setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan kebijakan tentang pemanfaatan sedimen laut, termasuk pasir laut.
Dalam akta perusahaan, pemegang saham mayoritas Rejeki Abadi Lestari adalah PT Arsari Pradana Utama atau Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo. Sebuah tindakan munafik, Muzani Sekjen Gerindra minta menunda ekspor pasir laut, tapi Hasyim yang juga perunggu Gerindra malah ikut kegiatan ilegal mengeskpor batas kesempatan wilayah Indonesia dan berkontribusi memperluas wilayah Singapura.
Kedaulatan Negara diobral murah oleh para penguasa culas dan politisi busuk, hanya demi mengisi pundi-pundi kekayaan mereka. Lalu, Zulkifli Hasan menyalahkan rakyat yang memaki penguasa dan para politisi culas itu. Situ sehat?
[***]
