KedaiPena.Com – Kasus suap yang menyeret nama politisi Partai Golkar, Bowo Sidiq Pangarso menjadi bukti bahwa tindakan korupsi di Indonesia tak kunjung terselesaikan.
KPK dituntut untuk lebih ketat dalam menyelidiki lembaga-lembaga negara yang dipimpin oleh para anggota partai politik (parpol) jelang pemilu seperti saat ini.
Permintaan tersebut disampaikan oleh eks Pimpinan KPK Haryono Umar kepada KedaiPena.Com ditulis Selasa (2/4/2019).
“Karena pengawasan intern tidak mampu mendeteksi dan mencegah, maka KPK memang harus lebih ketat mengawasi,” ujar Haryono.
Ia mengatakan hal tersebut diperlukan lantaran meningkatnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) jelang berlangsungnya pesta demokrasi.
“Apalagi dengan OTT yang terakhir itu,” pungkas Haryono.
Diketahui, Politisi Golkar yang juga Anggota DPR Komisi VI Bowo Sidik Pangarso ditangkap tangan oleh KPK lantaran diduga menerima suap dari Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.
Total dugaan suap yang diterima Bowo berjumlah Rp 1,6 miliar dari tujuh kali pemberian. KPK juga menduga Bowo menerima gratifikasi Rp 6,5 miliar dari pihak lain.
Uang itu diduga sudah ditukarkan ke pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu serta dimasukkan ke dalam 400 ribu amplop. Duit dalam ratusan ribu amplop itulah yang diduga KPK bakal digunakan sebagai ‘serangan fajar’.
Laporan: Muhammad Hafidh
