Departemen Perekonomian Nasional Partai Demokrat yang juga Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo | Foto: Istimewa
KedaiPena.Com – Ketua Departemen Perekonomian Nasional Partai Demokrat Sartono Hutomo meminta agar pemerintah dapat benar-benar mencari solusi efektif untuk mengatasi badai ekonomi yang dialami Indonesia akibat wabah Corona atau Covid-19 di tanah air.
Menurut Sartono, begitu ia disapa,
mengacu dinamika yang ditimbulkan akibat wabah Corona, hingga saat ini belum ada indikator yang menunjukkan ekonomi Indonesia akan segera membaik.
“Bangsa ini sedang uji oleh kerasnya situasi ini. Tidak ada jalan mudah, semoga Indonesia baik-baik saja,” ungkap Sartono kepada wartawan, Selasa, (21/4/2020).
Alasan Sartono sendiri cukup jelas, pasalnya dalam menghadapi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat wabah Corona, pemerintah Indonesia khususnya tim ekonomi belum fokus pada inti permasalahan.
Pemerintah, kata Sartono, hanya melakukan langkah-langkah antisipatif kepada aspek stabilitas keuangan. Hal itu terbukti alokasi anggaran lebih pada aspek stabilitas dan pemulihan ekonomi nasional.
“Sedangkan untuk dana penelitian, pengobatan dan penaggulanan pengentasan Covid-19 itu sendiri sangat terbatas. Kebijakan kurang tepat, ‘root caused‘, Covid-19 tidak mendapatkan alolakasi budget maksimal, kebijakan alolasi lebih pada memerangi dampak Covid-19, belum terlihat pemecahan strategis dan holistic,” kata Sartono.
Belum lagi, lanjut Sartono, stimulus fiskal, kebijakan sembako, BLT, tunjangan prakerja kepada ekonomi lemah dan miskin yang masih kurang efektif padahal sebenarnya porsi penduduk ekonomi menuju miskin saat ini jauh lebih besar.
“Stimulus fiskal pajak untuk sektor tertentu, kurang efektif tidak menjaminan industri terkait terus beropeerasi atau mempertahan karyawan, karena sektor pendukung lumpuh Kebijakan stimulus moneter. Suku bunga, masih terlalu tinggi lihat luar negeri dan Intervensi untuk nilai tukar, sia sia covid masih berlanjut trade off profit taking,” tegas Sartono.
Tidak hanya itu, Sartono menambahkan,
kewenangan dengan imunitas pada Perppu Nomor 1 tahun 2020 tepatnya pasal pasal 27 bertendensi adanya unsur pembiaran pada terulangnya ‘moral hazard‘ dalam memanfaatkan kewenangan oleh institusi dan lembaga keuangan.
“Kita perlu memetik pelajaran dari krisis 1997/1998 (BLBI),” jelas Anggota Komisi VII DPR RI ini.
Dengan demikian, Sartono menilai, pemerintah perlu memastikan agar adanya perlindungan sandang pangan menyeluruh kepada masyarakat. Hentikan biaya listrik, air dan sekolah selama periode Covid-19 ini.
Sartono meminta pemerintah juga mengasuransikan seluruh petugas kesehatan Covid-19 dan menindak tegas pelaku kejahatan terkait Covid-19.
“Selamatkan dana nasabah bank dan libatkan seluruh kekuatan bangsa terlebih korporasi serta hentikan proyek spektakuler berbiaya APBN tinggi. Tingkatkan fungsi pengawasan bank,” papar Sartono.
Sartono menegaskan hal tersebut perlu dilakukan lantaran saat ini resesi menjadi keniscayaan. Hal tersebut telah diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath.
“Menteri Keuangan Sri Mulyani berkali-kali mengingatkan, pandemi virus Corona (Covid-19) tak dipungkiri lagi membuat terjadinya krisis kesehatan di dunia yang kemudian menjalar ke krisis perekonomian. Belum lagi Sebuah laporan menarik ditulis Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath yang mengistilahkan The Great Lockdown, penurunan ekonomi yang terburuk sejak era depresi besar yang menghantam perekonomian dunia pada 1929 silam,” tandas Sartono.
Laporan: Muhammad Hafidh
