KedaiPena.Com – Kalangan DPR mengapresiasi dipilihnya Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar duduk sebagai wakil komisaris utama (wakomut) PT Pertamina (Persero) menggantikan Edwin Hidayat Abdullah yang ‘turun posisi’ menjadi komisaris biasa.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, selama tidak ada undang-undang yang dilanggar dan bisa memberikan nilai tambah bagi Pertamina sesuai bidang yang dikuasai Archandra Tahar, hal itu tidak ada masalah.
“Keberadaan Archandra bisa lebih mewarnai Pertamina. Tidak ada masalah. Dia layak menjadi wakomut Pertamina. Lagi pula Kementerian ESDM merupakan kementerian teknis yang mengawasi kinerja Pertamina,†kata dia di Jakarta, Rabu (29/11).
Di satu sisi, sebelumnya Satya Yudha termasuk anggota parlemen yang kukuh menolak rencana akuisisi anak usaha Pertamina, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), oleh PT PLN (Persero). Pendapat dia beberapa waktu lalu, rencana akuisisi PGE oleh PLN adalah kebijakan yang kurang tepat.
“Bisnis inti dari PLN itu adalah untuk melistriki rakyat, bagaimana untuk membuat listrik itu terus menyala. Itu harusnya menjadi utama. Jangan ambisius untuk mengakuisisi bisnis di bidang upstream,†jelas dia.
Di pihak lain, Edwin Hidayat sebagai deputi bidang Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN disinyalir oleh sejumlah kalangan justru malah mendorong penjualan PGE kepada PLN. Bahkan, dalam paparan pada seminar “Prospek Akuisisi PGE oleh PLN†beberapa waktu lalu pernah tetap berkukuh akan rencana akuisisi tersebut.
Langkah PLN tersebut, alasan dia, sebenarnya bukanlah akuisisi melainkan hanya merupakan sinergi kegiatan usaha. Versi Edwin kala itu, langkah PLN bukanlah akuisisi PGE melainkan hanya merupakan sinergi kegiatan usaha. Penggabungan yang akan dilakukan menggunakan sistem inbreng atau pengalihan aset. Hal itu katanya akan membuat daya saing perusahaan dapat meningkat. Menurut dia, penggabungan yang akan dilakukan menggunakan sistem inbreng atau pengalihan aset.
“Tepatnya ini adalah sinergi Pertamina dan PLN di PGE. Karena, sebagian inbreng, kalau akuisisi itu bayar. Kesannya ini 100 persen diambil PLN, bukan itu,” tegas Edwin. Namun, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Purnomo menyangsikan bahkan menolak rencana pengambilalihan PGE oleh PLN tersebut. Pemerintah, terutama Kementerian BUMN, jelas dia, harus menjelaksan secara rinci tujuan rencana tersebut dan dampak positifnya. Sebab, yang terlihat rencana tersebut sejauh ini adalah menimbulkan dampak negatif.
Dihubungi terpisah, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria berkomentar, duduknya Archandra sebagai wakomut Pertamina bisa diartikan mewakili kepentingan Kementerian ESDM. “Justru kalau wakomutnya dari luar patut dipertanyakan. Idealnya, jajaran komisaris di Pertamina memang ada wakil dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan,†ujar dia.
Laporan: Muhammad Hafidh
