KedaiPena.Com – Sekretaris DPC Demokrat Tangerang Selatan (Tangsel) , Wawan Syakir Darmawan mendukung, penuh kepemimpinan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) tidak akan goyang sekalipun ada pihak-pihak yang ingin melakukan kudeta.
Hal tersebut disampaikan oleh Wawan Sakir saat merespon dugaan kudeta pimipinan partai Demokrat yang ingin dilakukan oleh sejumlah eks kader dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (purn) Moeldoko.
“Kami di provinsi Banten juga sudah membuat pernyataan sikap mendukung AHY. Tidak akan goyang walaupun tsunami apapun,” kata dia kepada KedaiPena.Com, Selasa, (2/2/2021).
Wawan Syakir memastikan tunduk dengan perintah DPP dalam hal ini kepemimpinan AHY, yang secara konstitusional dipilih secara aklamasi.
“Saya hanya sami’na wa atho’na dengan pimpinan saya,” ujar Wawan Syakir.
Wawan menjelaskan, akan mengikuti setiap arahan dan perintah dari pemimpin yang sah secara konstitusi partai.
“Secara konstitusional dia (AHY) dipilih secara resmi dengan pemilihan yang demokratis salah satunya dengan aklamasi,” terangnya.
Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan yang ingin mengambil alih posisi ketua umum partainya secara paksa.
AHY menuding ada pejabat pemerintahan di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo yang terlibat dalam gerakan “kudeta” tersebut.
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata AHY dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun YouTube Agus Yudhoyono, Senin (1/2/2021).
Dalam konferensi pers, AHY tidak menyebut nama pejabat yang dimaksud. Namun, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut pejabat yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
“Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” kata Herzaky dalam keterangan tertulis.
Laporan: Sulistyawan
