KedaiPena.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan sepakat dengan keinginan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi dengan mengembalikan Pilkada dipilih DPRD.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan untuk mewujudkan perubahan sistem politik Indonesia ini, tak bisa hanya berdasarkan keinginan. Ia menyebut perlu adanya revisi UU terkait hal tersebut.
“Pertama, setuju perlu ada revisi UU. Bukan hanya pemilihan Kepala Daerah, tapi yang utama dimana otonomi daerah diletakkan,” kata Mardani Ali Sera saat dihubungi, Sabtu (14/12/2024).
Ia menyampaikan penempatan otonomi daerah di Kota/Kabupaten juga perlu dikaji ulang. Sehingga, usulan otonomi daerah tingkat Provinsi layak dimajukan.
“Dengan jumlah kota kabupaten dalam satu provinsi maksimal 6-8 jumlahnya. Kalau ikut Jakarta, pemilihan di level Provinsi dengan Bupati dan Walikota diangkat Gubernur,” ujarnya.
Mardani menyatakan gabungan 6-8 kota dan kabupaten secara anggaran, sudah mencukupi untuk mewujudkan kota layak huni. Dalam hal ini mengupayakan pendidikan berkualitas hingga lapangan pekerjaaan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat tanpa mengeluarkan anggaran negara yang cukup besar.
“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPR ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?” ucap Prabowo ketika memberikan sambutan di acara HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Jawa Barat.
Menurutnya, uang negara yang habis puluhan triliun untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat kecil.
“Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah uang yang bisa perbaiki irigasi,” tegasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
