Artikel ini ditulis oleh Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun ATMO M Biomed.
Realitas di negeri ini sungguh mengerikan. Terungkap dugaaan TPPU Rp 349 triliun di Kemenkeu RI. Kemudian diduga terjadi praktek mafia dan megakorupsi di sektor tambang dan mineral.
Jika hal ini tidak terjadi, maka setiap bayi yang lahir dapatkan insentif Rp 20 juta, sebagaimana disampaikan Menko Polhukam RI Mahfud MD.
Kenyataan tersebut sempurnakan gate-gate sebelumnya, seperti Sambo-gate, Teddy Minahasa-gate, Kanjuruan-gate, Rektor Unila-gate, Hakim Agung-gate, LE Casino-gate.
Maraknya korupsi di seluruh tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadikan negeri ini sungguh sangat mengerikan.
Apakah 25 tahun era reformasi sudah pada titik kulminasi, segera terbuka sempurna kotak Pandora negeri ini? Segenap hal-hal yang buruk di masa lalu dan masa kini terbuka lebar disetiap relung kehidupan?
Dan Tuhan Yang Maha Jaiz turunkan mutiara terbaik negeri ini berupa sosok pemimpin besar, ksatria dan sejati yang mampu hantarkan negeri ini kembali menggapai keadaulatan, keadilan, makmur dan adidaya.
Terduga TPPU Rp 349 triliun tatkala di usut ke tindak pidana asal usulnya bisa sebesar dua hingga tiga kali lipatnya atau Rp 700-1050 triliun.
Demikian pula jika segenap mafia dan megakorupsi disektor tambang, mineral, perkebunan, kelautan dan lainnya sungguh sangat besar sekali.
Bukan hanya bisa melunasi seluruh utang Indonesia (Rp 7000 triliun), lebih dari itu setiap bayi lahir dapatkan tabungan Rp 20 juta.
Oleh karena itu, kita harus mendukung sepenuhnya Menkopolhukam RI Mahfud MD usut tuntas skandal TPPU di Kemenkeu RI, mafia dan megakorupsi disektor tambang dan mineral, serta gate-gate lainnya.
Dan uangnya dikembalikan ke negara untuk permodalan pelaku ekonomi rakyat 65,4 juta UMKM yang hidupi ratusan juta penduduk Indonesia.
Kami mendesak Presiden Jokowi juga mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Hal ini bisa menjadi legacy Presiden Jokowi di masa akhir jabatannya.
Kami juga sangat menyesalkan sikap Komisi III DPR RI pada RDP dengan Kepala PPATK RI yang seolah malah dianggap bikin gaduh. Lantas Komisi III DPR itu mewakili rakyat yang mana.
Atau mereka menjadi bagian yang melakukan TPPU, karena seolah tidak mendukung apa yang dilakukan Menkopolhukam Mahfud MD.
Mereka sangat kasat mata seperti mem-back up skandal TPPU Rp 349 triliun di Kemenkeu RI.
Lanjutkan perjuanganmu wahai pendekar kami Mahfud MD, barisan kami ada di belakangmu.
[***]
