KedaiPena.Com- Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sriyanto Saputro mendukung langkah masyarakat yang melaporkan adanya dugaan gratifikasi yang diduga diterima eks Direktur Utama Bank Jawa Tengah (Jateng) Supriyanto dan eks Gubernur Jateng Periode 2013-2023, Ganjar Pranowo.
Diketahui, Indonesian Police Watch (IPW) baru-baru ini melaporkan adanya dugaan gratifikasi yang diberikan sejumlah perusahaan asuransi kepada direksi Bank Jateng.
“Kami sebagai wakil rakyat mendukung upaya pelaporan tersebut. Agar semuanya terang benderang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus usut tuntas kasus itu hingga ke akar-akarnya. Ini menyangkut uang rakyat masalahnya, jangan main-main dengan uang rakyat pertanggungjawabannya harus jelas,” kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jateng itu kepada wartawan, Kamis,(7/3/2024).
Sriyanto juga mengaku heran dengan langkah Bank Jateng yang tidak menggunakan skema pembiayaan pembangunan melalui skema asuransi Jamkrida milik BUMD.
“Kenapa pakai asuransi, ada apa ini? Padahal kami dulu mendorong Bank Jateng melibatkan asuransi Jamkrida yang juga BUMD milik Pemrop Jateng. Jujur kami kaget, tahu-tahu ada kasus ini (laporan IPW ke KPK)” tegasnya.
Sriyanto juga mengaku heran dengan sikap Ganjar Pranowo selaku gubernur Jateng kala itu yang kembali mengangkat Supriyanto sebagai Dirut Bank Jateng.
“Padahal posisinya yang bersangkutan saat itu sudah menjabat dua periode sebagai Dirut Bank Jateng, tapi Ganjar mengangkat kembali yang bersangkutan untuk periode selanjutnya. Meski tak langgar aturan, namun langkah tersebut justru menimbulkan pertanyaan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Sriyanto juga mendorong agar KPK mengusut juga kasus-kasus keuangan yang terjadi di Jateng.
“Misal soal kredit macet di Bank Jateng. Berdasarkan hasil pengawasan kami, ada salah satu Bank Jateng yang ada di Jakarta itu mengalami kredit macet hingga mencapai angka setengah triliun rupiah. Sampai saat ini belum jelas itu seperti apa pertanggungjawabannya. Siapa yang kredit dan berapa nominalnya itu gak jelas sampai sekarang, kenapa sampai macet kreditnya juga gak jelas. KPK harus usut ini,” tandasnya.
Laporan: Sabilillah
