KedaiPena.Com – Kepala Bidang Advokasi Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (KontraS) Putri Kanesia, menyebut keterbukaan informasi publik belum terwujud di Indonesia. Hal tersebut dinilai tidak sesuai dengan semangat reformasi.
“Semangat reformasi 19 tahun lalu adalah pemberantasan korupsi, koalisi dan nepotisme. Masalah itu menjadi musuh utama bangsa,” ujar dia di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (28/5).
Tak hanya itu, dia pun, menyebut bahwa semangat reformasi muncul untuk mengatasi berbagai masalah bangsa perlu pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Namun, hal itu belum bisa terwujud di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.
“Belum bisa sepenuhnya terwujud. Terutama di bidang HAM, lingkungan hidup dan kehutanan. Kami juga tidak pernah lupa bahwa pasca kematian Munir, Presiden RI membentuk Keppres 111 tahun 2004 tentang Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (TPF KMM),” jelas Putri.
Seharusnya, lanjut dia, pemerintah segera mungkin mengungkapkan hasil penyelidikan oleh TPF KMM itu. Namun, seiring berjalannya waktu, hasil penyelidikan tersebut masih saja tak diumumkan oleh Presiden.
“Mulai pergantian Presiden RI dari SBY hingga Jokowi, yang berarti lebih dari 12 tahun pasca dibentuknya TPS KMM, hasilnya masih belum diumumkan,” beber dia
“Padahal, kasus pembunuhan ini jelas merupakan upaya pembungkaman kritik masyarakat kepada Negara. Akan menjadi skandal dan aib besar bagi bangsa ini, jika kematian Munir tidak terungkap seterang-terangnya,” pungkasnya.
Laporan: Muhammad Hafidh
