KedaiPena.Com – Dua pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membelot dari instrusi Gubernur Djarot Saiful Hidayat.
Mulanya, Djarot meminta pemenang lelang rehabilitasi 119 sekolah di ibu kota dicek ulang, khususnya terkait kemampuan dan kewajaran harga penawarannya.
Soalnya, dia mempersoalkan kinerja PT Murni Konstruksi selaku pemenang tender, lataran belum memulai pekerjaan sampai sekarang. Padahal, tengat waktunya 15 Desember mendatang.
Bila hasil pengecekan nantinya negatif, Djarot mengklaim bakal memasukkan kontraktor asal Makassar, Sulawesi Selatan itu, masuk daftar hitam dan mencabutnya sebagai pemenang tender.
Namun, Dinas Pendidikan (Disdik) memberi sinyal takkan mematuhi instruksi politikus PDIP tersebut. Begitu pula dengan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ).
Misalnya, Wakil Kepala Disdik DKI, Bowo Irianto, berdalih menyerahkan kewenangan proses pelelangan ke BPPBJ.
Kilahnya, semestinya seluruh tahapan sudah dilalui sesuai prosedur. “Terus mau bagaimana lagi, ya,” ujarnya di Jakarta, Rabu (30/8)
“Saya enggak tahulah. Passion saya hanya rehab bisa segera dimulai. Pelaksananya kredibel, tanggung jawab dan punya hati. Kasihan sekolah, utamanya anak-anak,” lanjut dia.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Paket Lelang Rehab Berat Sekolah BPPBJ DKI, Firman, pun demikian.
Dia mengklaim, pihaknya sudah melakukan serangkaian pengecekan terhadap PT Murni Konstruksi. Terkait kewajaran harga penawaran, misalnya.
Fajar sesumbar, harga penawaran wajar atau di bawah 80 persen nilai tender, sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 31/2016.
“Kita sudah cek semua kantor dan pemberi dukungannya. Kami sudah klarifikasi semuanya,” ucap Firman.
Bahkan, ungkap Firman, pihaknya telah menghadirkan tenaga ahli PT Murni Konstruksi dan mengecek seluruh dokumennya.
Namun, PT Murni Konstruksi harga penawaran sementaranya (HPS) tak berada di bawah angka 80 persen.
“Mereka itu, 94 persen kok HPS-nya dari nilai tender,” ucapnya.
Bahkan, nilai HPS PT Murni Konstruksi lebih rendah Rp3,5 miliar dari pesaing utamanya, PT Multi Structure.
PT Murni Konstruksi memberi HPS Rp180 miliar. Sedangkan PT Multi Structure Rp183,5 miliar.
Belum lagi rekam jejak PT Murni Konstruksi juga amat baik. Sebab, pernah menangani proyek rehab sekolah di Bojonegoro senilai Rp108 miliar.
Berbeda dengan PT Multi Structure yang justru kini sedang tersangkut masalah hukum terkait pembayaran atau pelunasan uang miliaran rupiah dengan rekanannya.
“Jadi amat layak PT Murni Konstruksi ini,” ujar Firman.
Namun, Firman ogah menyalahkan Djarot atas kegaduhan yang terlanjur dibuat. “Mungkin Pak Gubernur belum dapat info, karena ini kan perusahaan daerah,” tandasnya.
