KedaiPena.com – Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi menyatakan di masa pemerintahan Joko Widodo dua lembaga yang lahir dari rahim reformasi telah mengalami kerusakan.
“Setelah Anwar Usman dicopot dari ketua MK, oleh Ketua MKMK yang dipimpin Jimli Asshidiqie, kini giliran ketua KPK Firli Bahuri ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya, atas kasus pemerasan yang di laporkan oleh mantan Mentan Yasin Sahrul Limpo. Artinya, kedua lembaga yang lahir dari Reformasi 1998 itu rusak di era Jokowi. Kedua lembaga itu dipimpin oleh orang-orang yang tidak kredibel,” kata Muslim Arbi, Minggu (26/11/2023).
Ia menguraikan, di era Jokowi, KPK dibonsai dengan Revisi UU KPK.
“Sehingga KPK di bawah kendali langsung Presiden Jokowi melalui Dewan Pengawas (Dewas). Tapi ternyata Presiden dan Dewas tidak dapat mengontrol Firli. Dan Firli pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Di era Firli juga, menurutnya, laporan tentang dugaan gratifikasi pada Gibran dan Kaesang oleh Dr Ubeidillah Badrun, tidak terusut. Kemungkinan adalah karena KPK di bawah Presiden Jokowi langsung.
“Apakah mungkin Jokowi membiarkan KPK mengusut dan menangkap anak-anak Jokowi, Gibran dan Kaesang? Di sini laporan Ubed mandeg dan tidak terdengar lagi, meski waktu itu KPK disambangi oleh Tokoh Reformasi, Amien Rais dkk. Saya juga ikut. Tapi Firli tidak bergeming sampai ditetapkan tersangka,” ujarnya lagi.
Sementara, lanjutnya, setelah Mahkamah Konsitusi (MK) dipimpin oleh Anwar Usman, yang adalah adik ipar Jokowi, hampir semua keputusan MK seakan tunduk kepada Istana.
“Terakhir Anwar Usman mengakomodir keinginan kakak iparnya, yaitu Jokowi, dengan memuluskan anaknya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres. Jadi tak dapat dipungkiri, MK telah berubah menjadi Mahmakah Keluarga. Bukan Mahkamah Konsitusi yang mengawal kepentingan Rakyat untuk mengontrol konsitusi lagi,” kata Muslim Arbi.
Ia menyatakan persoalan KPK dan MK di era Presiden Joko Widodo saat ini sangat memprihatikan.
“KPK melindungi anak-anak Jokowi dari laporan Dugaan KKN. MK memuluskan putera Jokowi sebagai Cawapres,” ucapnya.
Muslim Arbi mempertanyakan apakah mungkin KPK dan MK, yang lahir dari Rahim Reformasi yang digerakkan oleh mahasiswa dan rakyat, hanya mampu mengabdi kepada kepentingan Joko Widodo dan keluarganya.
“Semua kembali ke mahasiswa dan rakyat untuk mengembalikan marwah dan peran KPK dan MK ke Khittoh semula, yakni demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jokowi harus tanggung jawab atas kerusakan KPK dan MK saat ini,” pungkasnya.
Laporan: Ranny Supusepa
