KedaiPena.com – Ketua Umum KERIS (Komite Ekonomi Rakyat Indonesia) dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., menyatakan ada sembilan alasan, mengapa Badan Keuangan Ekonomi Rakyat RI harus hadir di Indonesia, yang berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah Kementerian.
“Pak Jokowi, panjenengan nggadah amanah ndugi Gusti Allah SWT, kedah luwe celak lan perhatian marang kawulo alit – Pak Jokowi harus lebih berpihak dan dekat kepada rakyat kecil Indonesia, pelaku ekonomi rakyat dan generasi penerus bangsa”, kata dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/12/2022).
Ia menyatakan permohonan ini serupa dengan yang pernah disampaikan secara langsung ke Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta pada Rabu (15/9/2021) silam.
“Badan Keuangan Ekonomi Rakyat RI ini adalah legacy bagi kawulo alit Indonesia. Kami juga meminta kepada Presiden untuk memerintahkan kepada Menkeu dan Menkop UKM RI untuk merubah skema penyaluran modal usaha LPDB KUMKM RI, bukan hanya untuk koperasi melainkan juga untuk UMKM lainnya,” ujar Presiden GBN (Gumregah Bhakti Nusantara) ini.
Adapun sembilan alasan yang menjadi dasar permohonan ini adalah pertama, Indonesia adalah negara terkaya, tersubur dan paling strategis di dunia yang semestinya punya peran besar dan adidaya dalam kancah kehidupan global.
Kedua, Indonesia adalah bangsa terbesar di dunia, terbangun dari lebih 750 suku bangsa di atas beragam varian perbedaan. Bangsa ayam jago tanah yang lebih memilih gugur di medan perang daripada pulang kewirangan dan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaan.
Ketiga, Indonesia saat ini memiliki 276 juta penduduk terbesar ke-4 di dunia, sebuah potensi dan kekuatan yang sangat besar dalam kancah dan dinamika perkonomian dan tata kehidupan global.
Ke-empat, pada Rabu (15/9/2021) di Istana Negara Jakarta, selaku pribadi, rakyat, bangsa dan warga negara RI telah menyampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowi untuk lebih berpihak dan dekat kepada rakyat kecil Indonesia, yaitu pelaku ekonomi rakyat dan generasi penerus bangsa. Yang tersampaikan dalam bahasa Jawa: “Pak Jokowi, Panjenengan nggadah amanah ndugi Gusti Allah SWT, kedah luwe celak lan perhatian marang kawulo alit”.
Kelima, pada Minggu (11/12/2022), selaku pribadi rakyat, bangsa, dan warga negara RI kami juga turut mendoakan keberkahan pernikahan Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep di Pura Mangkunegaran Solo Jawa Tengah. Pura Mangkunegaran itu adalah simbol kepemimpinan. Tak akan pernah ada pemimpin tanpa keberadaan rakyat, bumi, sejarah panjang, serta tatanan nilai, budaya dan peradaban bangsa yang dipimpin.
Ke-enam, 99,6 persen dari total unit usaha di negeri ini adalah ekonomi rakyat, usaha mikro, kecil dan menengah yang menghidupi ratusan juta penduduk Indonesia.
Ketujuh, ekonomi rakyat memberikan kontribusi lebih dari 61 persen dari Produk Domestik Bruto Indonesia.
Kedelapan, ekonomi rakyat menyediakan lebih dari 80 persen dari total kesempatan kerja bagi warga dan bangsa Indonesia.
Kesembilan, namun demikian, ekonomi rakyat hingga saat ini baru mendapatkan 18-20 persen kredit modal usaha baik modal kerja mau pun investasi dari total plafon kredit per tahunnya, serta hanya memutar 27-30 persen aset dan perekonomian nasional.
“Untuk itulah, dilandasi sembilan (9) hal di atas pada kesempatan yang baik ini, kami menyampaikan permohonan dengan penuh rasa hormat dan rendah hati, sekaligus mendesak kepada Presiden Jokowi untuk berkenan memberikan legacy kepada kawulo alit Indonesia, pelaku ekonom rakyat dan bangsa Indonesia untuk segera membentuk Badan Keuangan Ekonomi Rakyat langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden RI, bukan di bawah kementerian,” ujar Presiden Kawulo Alit Indonesia ini.
dr. Ali menjelaskan keberadaan Badan Keuangan Ekonomi Rakyat tersebut memiliki arti penting dan mendasar.
“Pertama, dalam kerangka mempermudah, memperluas, dan memperbesar permodalan ekonomi rakyat sehingga mampu maju, berkembang, dan unggul di negeri sendiri, dan dalam percaturan global menghadapi era one world digital economy,” ucapnya.
Kedua, sebagai sebuah keniscayaan bagi Indonesia ditengah ketidakpastian global, ancaman resesi ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi dunia, serta negeri ini baru terdera pandemi covid-19 selama 2,5 tahun yang ambrukan ekonomi rakyat dan perekonomian nasional.
Ketiga, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi subsidi bunga KUR, dan subsidi keuangan lain bagi pelaku ekonomi rakyat yang ditanggung APBN RI.
Ke-empat, untuk memfusikan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai lembaga negara yang selama ini menyalurkan permodalan ekonomi rakyat diluar lembaga perbankan, diantaranya LPDB KUMKM RI, PMN, Pegadaian dan lainnya.
Kelima, mendorong optimalisasi dana-dana filantropi di negeri ini dimana sekitar Rp200 triliun per tahun untuk modal ekonomi rakyat, serta memperluas dan memperbesar skema modal ventura ekonomi rakyat.
“Pada kesempatan ini pula, kami sampaikan kepada Presiden Jokowi untuk perintahkan Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi dan UKM RI untuk merubah skema penyaluran modal usaha dari LPDB KUMKM RI bukan hanya ke Koperasi sebagaimana dua tahun terakhir melainkan juga ke UMKM diluar badan usaha koperasi,” pungkas Ketua Umum Primnaskop GSN (Gumregah Sakti Nusantara) ini.
Laporan: Tim Kedai Pena
