KedaiPena.Com – DPRD Banten dapat memberikan dukungan cost sharing berupa dana hingga dukungan dalam
Program Keluarga Harapan (PKH). Diketahui, dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 tahun 2018 mengatur pendanaan program bantuan sosial (bansos) PKH berasal dari APBN dan APBD provinsi serta kabupaten/kota.
Dalam aturan tersebut pemerintah daerah diminta untuk mendukung PKH melalui dana dampingan, termasuk sumber daya manusia (SDM) PPKH.
Koordinator Wilayah II PPKH Provinsi Banten, Farah menyampaikan secara umum PPKH langsung di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).Akan tetapi, kata dia, di dalam aturan tersebut juga turut mengatur mengenai dukungan dari pemerintah daerah.
“Secara aturan kita memang langsung di bawah pusat. Tapi kita juga minta dukungan dari daerah, seperti sekarang kita berharap dapat dukungan dari DPRD Banten,” ucap Farah saat melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Banten, Selasa (12/10/2021).
Sementara, kata Farah, terkait bentuk dukungan tersebut pun dapat berupa insentif kendaraan operasional atau hal lainnya.
“Bisa insentif. Karena gaji PPKH masih di bawah UMK (upah minimum kabupaten, red). Jadi kita berharap ada dukungan juga dari Provinsi, dari delapan kabupaten atau kota, kabupaten Serang yang sudah kasih dukungan kabupaten Serang salah satunya memberikan kendaraan operasional,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni mengatakan mengenai cost sharing tersebut harus terlebih dahulu dengan pemerintah kabupaten kota dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
“Nanti kita bareng-bareng mencari formulanya, dan bilamana sesuai dengan aturan perundangan-undangan dan keuangan kita mampu, insyaallah keuangan kita mampu. Saya pikir bisa ditindaklanjuti kalau memang sudah dikaji oleh pemprov dan kawan kawan di Dinsos,” ujar Andra begitu dirinya disapa.
Ia juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh PPKH selama ini, dan ia menuturkan dengan seringnya ada komunikasi dan pertemuan tersebut dapat mengetahui apa yang menjadi kendala PPKH di lapangan.
“Dan kita juga tahu seberapa bermanfaat program program yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat sekaligus diperkuat dengan program yang ada di pemerintah provinsi Banten,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Budi Darma menuturkan peran PPKH yang bekerja di wilayah Provinsi Banten sangat besar sekali dalam menekan angka kemiskinan
“Berperan sekali dalam menekan angka kemiskinan, tapi belum terekspos dengan baik, dan tidak ada penelitian ilmiah yang menghitung berapa persen peran program perlindungan dan jaminan sosial dalam menghambat meningkatnya angka kemiskinan.” kata Budi.
Laporan: Muhammad Lutfi
